Assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh
Salam Sejahtera Buat kita semua
Yang kami Hormati
Gubernur DKI Jakarta dan Jajarannya
Ketua DPRD dan jajarannya
Kapolda metro jaya dan Jajarannya
Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta dan jajarannya
Masyarakat DKI Jakarta yang kami hormati dan kami cintai
Khusus nya jajaran kepolisian yang ikut menjaga dan mengawasi aksi kami ini
Ijinkan lagi kami melaksanakan aksi demo ini ,karena aksi demo ini adalah upaya terakhir dalam mendapatkan hak hak konstitusi kami sebagai Rakyat dan mendesak agar Komisi Informasi melakukan persidangan kode etik anggota Komisioner dengan fakta sebagai berikut :
Berdasarkan :
1.UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2.Perki Nomor 1 Tahun 2013 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
3.Perki Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisioner
4.Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Pengelolaan Informasi Publik
.Atas dasar rujukan tersebut, Saya yang bertanda Tangan dibawah ini : Nama : PATAR SIHOTANG. SH, MH
Jabatan : Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara Alamat : Jl.Caman Raya No 7 Jati bening Bekasi .
Bertindak dan untuk dan atas nama Pemantau Keuangan Negara (PKN) Melaporkan Telah Terjadi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Komisi yang di lakukan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta nyaitu Tidak Profesional dalam melaksanakan Tugasnya antara lain sudah melebihi 100 hari kerja 32 Gugatan sengketa informasi yang telah di daftarkan PKN , Namun sampai surat ini di buat pada tanggal 29 Juli 2024 belum di proses persidangan.
FAKTA FAKTA
1.Bahwa Mulai 28 April 2023 tanggal sampai 22 Februari 2024 Pemantau keuangan negara telah mengajukan Gugatan sengketa Informasi Publik sebanyak 32 Nomor Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Publik DKI Jakarta [ foto copy daftar sengketa informasi dan jumlah hari nya terlampir sebagai bukti P1 ]
DAFTAR PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI YANG SUDAH MELEBIHI 100 HARI DI HITUNG DARI TANGGAL PENDAFTARAN SAMPAI PEMBUATAN LAPORAN KODE ETIK KOMISI 29 JULI 2024
NO Tanggal pendaftaran sengketa informasi NAMA BADAN PUBLIK
YANG DI GUGAT JUMLAH HARI KERJA
1 28 April 2023 PANTI SOSIAL BINA INSAN 459 hari
2 28 April 2023 GELANGGANG REMAJA JAKARTA UTARA 459 hari
3 28 April 2023 KELURAHAN PLUIT JAKARTA UTARA 459 hari
4 10 Mei 2023 SUKU DINAS SDA JAKARTA UTARA 447 hari
5 10 Mei 2023 TAMAN MARGASATWA RAGUNAN 447 hari
6 10 Mei 2023 DINAS SOSIAL PROV DKI JAKARTA 447 Hari
7 16 Mei 2023 PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTI 441 hari
8 16 Mei 2023 UPT. SAMPAH TERPADU DKI JAKARTA 441 hari
9 16 Mei 2023 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV DKI JAKARTA 441 hari
10 19 Mei 2023 RSUD KEPULAUAN SERIBU 436 hari
11 19 Mei 2023 SUDIN SOSIAL JAKARTA BARAT 436 hari
12 19 Mei 2023 BADAN PENDAPATAN DAERAH DKI JAKARTA 436 hari
13 29 Mei 2023 DINAS KETAHANAN PANGAN DKI JAKARTA 428 hari
14 29 Mei 2023 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA 428 hari
15 12 Juni 2023 RSUD KEMAYORAN DKI JAKARTA 414 hari
16 12 Juni 2023 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH JAKARTA UTARA 414 hari
17 12 Juni 2023 DiNAS PERTAMANAN DKI JAKARTA 414 hari
18 20 Juni 2023 PANTI SOSIAL ANAK BALITA 406 hari
19 20 Juni 2023 GELANGGANG REMAJA JAKARTA PUSAT 406 hari
20 14 Juli 2023 RSUD PASAR REBO JAKARTA 383 hari
21 14 Juli 2023 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH JAKARTA PUSAT 383 hari
22 4 September 2023 KELURAHAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA 331 hari
23 4 September 2023 KELURAHAN KAMAL MUARA JAKARTA UTARA 331 hari
24 13 September 2023 UNIT PENGELOLA ANGKUTAN SEKOLAH DKI JAKARTA 320 hari
25 13 September 2023 RSUD TUGU KOJA JAKARTA UTARA 320 hari
26 13 September 2023 SUDIN PENDIDIKAN JAKARTA UTARA WILAYAH 1 240 hari
27 13 Februari 2024 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR JAKARTA TIMUR 176 hari
28 13 Februari 2024 SUKU DINAS PERTAMAN JAKARTA TIMUR 176 hari
29 13 Februari 2024 SMKN 13 JAKARTA 176 hari
30 22 Februari 2024 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP JAKARTA PUSAT 176 hari
31 22 Februari 2024 PTUN JAKARTA 176 hari
32 22 Februari 2024 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP JAKARTA TIMUR 176 hari
2.Bahwa berdasarkan pasal 38 UU 14 Tahun 2008
Pasal 38 UU 14 Tahun 2008
(1)Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan atau Komisi Informasi kabupatenjkota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi danj atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi PubIik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
3.Bahwa sesuai aturan Panitera menyampaikan berkas permohonan sengketa informasi kepada ketua komisi Informasi selanjutnya Ketua Komisi Informasi menunjuk Majelis Komisi Informasi seperti amanat pasal 20 Perki 1 tahun 2013
Pasal 20 PERKI 1 TAHUN 2013
(1) Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner dan Mediator.
(2) Panitera menetapkan Panitera Pengganti.
Pasal 23
Majelis Komisioner menetapkan metode, tempat, agenda, serta jadwal
sidang hari pertama ajudikasi.
Karena ketua Komisi Informasi tidak melaksanakan Prosedur sesuai pasal 20 Perki 1 tahun 2013 sehingga berdampak tidak dilaksanakannya 32 Nomor pendaftaran sengketa Informasi persidangan sudah melebihi 100 hari kerja .
4.Bahwa Prilaku dan Tindakan ketua Komisi Informasi yang tidak patuh dan taat dan membangkang kepada UU no14 tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2013 sudah memenuhi syarat sebagai pelanggaran Kode Etik Anggota Komisi sesuai Perki 3 Tahun 2016 Pasal
Pasal 3
(3) Setiap Anggota Komisi Informasi wajib menjaga nama baik pribadi dan Komisi Informasi.
(4) Dalam menjalankan tugasnya setiap Anggota Komisi Informasi wajib menjunjung tinggi 7 (tujuh) prinsip pedoman perilaku sebagai berikut:
a. bersikap mandiri;
b. adil;
c. integritas;
d. bertanggung jawab;
e. profesional;
f. disiplin; dan
g. bijaksana.
Pasal 8 Setiap Anggota Komisi Informasi wajib bersikap profesional:
a. Anggota Komisi Informasi harus mengutamakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
Pasal 11
(1) Setiap Orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi.
(2) Syarat untuk melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
a. Identitas Pelapor;
b. Surat dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
c. Bukti.
DAFTAR BARANG BUKTI YANG DI AJUKAN PEMOHON ADALAH
1.SK Menteri Pendirian PKN sebagai Identitas pelapor
2. Surat dugaan pelanggaran Kode Etik
3.Bukti Bukti Tanda terima Pendaftaran sengketa Informasi
Berdasarkan Fakta Fakta dan analisa hukum di atas ,maka patut di duga keras Ketua Komisi Informasi telah melakukan Pelanggaran Kode etik karena melanggar Peraturan perundangan undangan UU No 14 Tahun 2008 dan Perki 1 tahun 2013
TUNTUTAN PEMANTAU KEIUANGAN NEGARA PKN
1.Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta agar Segera membentuk Majelis Etik dan meminta pada saat Sidang Pleno pembentukan Majelis Etik dan pada saat persidangan Majelis agar di tayangkan secara online atau live streming
2.Agar para Komisioner memahami filosopi dan Tujuan pasal 28 F UUD 1945 dan Tujuan UU No 14 Tahun 2008 dan Tujuan di bentuk Lembaga Komisi Informasi nyaitu melindungi dan menjamin rakyat mendapatkan Hak hak Konstituasi dan hak azasi nya nyaitu Informasi
3.Agar Para Komisioner memiliki wawasan kebangsaan dan melihat pemohon informasi sebagai rakyat yang terpanggil untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dan bangsa , untuk menghindari pola pikir yang selalu mencari cari kesalahan dan kekurangan administrasi pemohon [rakyat pkn] dan memiliki budaya malu untuk membela dan mengamankan sindikat korupsi di badan publik pengguna anggaran Rakyat .
Demikian tuntutan ini kami sampaikan dan harapan kami dapat di realisasikan untuk menghindari tindakan aksi demo berikut nya yang melibatkan banyak massa rakyat PKN di seluruh Indonesia .
Jakarta Rabu Tanggal 14 Desember 2024
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN
PATAR SIHOTANG SH MH
KETUA UMUM
Tinggalkan Balasan