Kategori: Kasus Korupsi
-
Eksekusi Putusan Pengadilan negeri Jakarta pusat ..pada sengketa PKN Melawan Gubernur DKI Jakarta
Pemantau keuangan negara PKN melawan Gubernur DKI Jakarta di Kantor Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada sengketa informasi ,Sengketa ini terjadi karena Gubernur sebagai atasan dari atasan lansung PPID DKI Jakarta tidak memberikan Apa yang di mohonkan PKN dan ada pun yang di mohonkan PKN adalah Dokumen dalam bentuk Hard copy dokumen Kontrak dan laporan…
-
Komisioner Komisi Informasi Riau ,telah melukai dan mencenderai Perasaan PKN
Komisioner Komisi Informasi Riau ,telah melukai dan mencenderai Perasaan PKN Patar Sihotang SH MH Ketua PKN Pusat menyampaikan ,bahwa Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau telah melukai dan mencenderai Perasaan anggota keluarga besar PKN di seluruh Indonesia atas putusannya No 014 /KIP-R/PS-A/VIII/2020 dan Putusan No 006/KIP-R/PS-M-A/V/2021 demikian Pernyataan awal pada saat acara konfrensi Pers di…
-
PKN Menerima Penghargaan dari Pemerintah sesuai dengan PP 43 TAHUN 2018
PKN Menerima Penghargaan dari Pemerintah sesuai dengan PP 43 TAHUN 2018 Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol. Guruh Arif Darmawan, S.I.K., M.H.menyerahkan penghargaan kepada Pemantau keuangan negara PKN pada tanggal 29 Juni 2021 , di Mako Polres metro Jakarta utara Jl. Yos Sudarso No.1 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara,Penghargaan itu di berikan kapolres atas Peran serta PKN…
-
Mahkamah Agung memutuskan menolak Gugatan Bupati Enrekang Sulawesi Selatan kepada Pemantau keuangan negara -PKN —
Mahkamah Agung memutuskan menolak Gugatan Bupati Enrekang Sulawesi Selatan kepada Pemantau keuangan negara -PKN — Patar Sihotang SH MH ketua Umum PKN Pusat menjelaskan bahwa Perjuangan PKN yang melelahkan ini demi sebuah Keterbukaan Informasi Publik dan Penegakan Hukum UU No 14 Tahun 2008 ,PKN sebagai Representative atau PKN mewakili Rakyat ,rela bertarung dengan Bupati Enrekang…
-
PKN menduga PTUN surabaya gelar pradilan sesat
PKN berpendapat Bahwa Majelis Hakim PTUN Surabaya mengelar Peradilan Sesat Karena Putusan Nomor 16/G/KI/2021/PTUN Sby Dapat menyesatkan Masyarakat (PKN) Bahwa atas dugaan Peradilan sesat Ini ,PKN Kasasi ke mahkamah Agung Bahwa pertimbangan hakim mengalahkan PKN dengan alasan atau Dalil Tidak ada kerugian PKN Dalil ini dapat merusak tatanan UU No 14 Tahun 2008 ,dan menghancurkan…
-
PKN Akan mendapatkan Premi dan Piagam dari Negara atas perintah PP 43 Tahun 2018
PKN akan mendapatkan Hadiah dari Negara berupa Premi dan Piagam Pemantau keuangan negara PKN menagih Janji Presiden Jokowi akan memberikan Premi dan Piagam kepada Masyarakat pelapor saat penanda tanganan PP 43 Tahun 2018 di Jakarta . Bahwa berdasarkan Pasal 15 pp 43 Tahun 2018 (1) Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi…
-
Surat Terbuka ke Presiden .
SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN JOKOWI Kepada Yang terhormat 1.Presiden RI Bapak Jokowi 2.Menteri Dalam negeri 3.Para Gubernur di Indonesia 4.Para ketua Komisi Informasi di Indonesia Prihal: Surat Edaran Kakesbangpol Kabupaten Kotim Kalimantan tengah Nomor 220/279/Kesbangpol/X/2020 yang menurut PKN adalah sebuah upaya pembodohan dan perlawanan kepada PKN . Dengan Hormat Kami Pemantau keuangan negara PKN merasa…
-
PKN melaporkan Dugaan Korupsi Dinas pendidikan provinsi Jawa Timur
Di Duga Mark Up harga ,PKN melaporkan Dinas Pendidikan provinsi jawa Timur Kami Pemantau keuangan negara -PKN ,Sudah melaporkan Dinas Pendidikan provinsi jawa timur ke kejaksaan Tinggi Jawa timur di Surabaya pada tanggal 7 April 2021 karena ada dugaan korupsi dengan Modus Mark Up sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara minimal sebesar Rp568.335.877,97; demikian…
-
Pemantau keuangan negara PKN Melawan Kadis Pendidikan Jawa Timur
PKN Melakukan Gugatan ke PTUN atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ,yang PKN rasakan berpihak kepada Kepala Dinas pendidkan Provinsi Jawa Timur Berawal dari Informasi Masyarakat bahwa di Dinas Pendidikan provinsi Jawa timur ada Dugaan penyimpangan Pengunaan keuangan negara pada APBD tahun 2018 ,utnuk menindak lanjutin Informaasi ini PKN merencanakan melakukan pengawasan masyarakat dengan…
-
NEGARA MELAWAN PKN
NEGARA melawan PKN Presiden RI CQ Menteri Dalam Negeri CQ Gubernur Sulawesi Selatan CQ Bupati Enrekang Mengugat Pemantau keuangan Negara PKN ( Rakyat ) ke Mahkamah Agung denga mengunakan Uang Rakyat (APBD) Patar Sihotang SH MH ketua PKN pusat menyatakan Bahwa Gugatan itu di lakukan Bupati Enrekang karena PKN meminta dokumen Kontrak Pada pengadaan jasa…