Diduga Melakukan Penyelewengan Anggaran, Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kediri Melaporkan Empat SKPD

Diduga Melakukan Penyelewengan Anggaran, Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kediri Melaporkan Empat SKPD

(Sabtu,03/09/2018)

Hari ini Tim Pemantau Keuangan Negara Kediri melaporkan empat sekaligus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke Polres Kediri terkait dugaan penyelewengan dana anggaran dalam bentuk pembengkakan biaya belanja makan/minum dan lembur. Dalam laporan disebutkan bahwa ke empat SKPD tersebut adalah Dinas Kesehatan, Dinas Kepegawaian Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kediri dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan.

Hasil pantauan langsung Tim PKN, dugaan kuat tersebut muncul berdasarkan hasil perbincangan langsung dengan pihak-pihak terkait dan berdasarkan nota belanja (kwitansi) makan/minum serta tanda terima uang lembur pada Tahun Anggaran 2016, hingga merugikan Negara sebesar Rp. 40.508.500,- (empat puluh juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Tim PKN menghimpun data dari hasil wawancara langsung dengan bendahara pengeluaran pembantu, PPTK, penerima uang lembur dan penyedia jasa makan/minum. Keterlibatan tersebut terarah dikarena keempat SKPD tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut dengan bukti.

Setelah diperiksa bahwa total dana yang dikeluarkan oleh keempat SKPD tersebut tercatat dalam pengeluaran anggaran sebesar Rp. 58.330.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun berdasarkan penemuan PKN berdasarkan bukti yang sudah dikalkulasikan, total biaya sebenarnya adalah sebesar Rp. 17.821.500,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Adapun rincian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing SKPD tersebut menurut Soerjono, Anggota Tim PKN Kediri, adalah sebagai berikut :

  1. Dinas Kesehatan (Rp. 29.483.500.-)
  2. Badan Kepegawaian Daerah (Rp. 1.850.000,-)
  3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu (Rp. 7.375.000,-)
  4. Satuan Polisi Pamong Praja (Rp. 1.800.000,-)

“Dugaan ini kita laporkan supaya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran sejenis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ataupun di instansi-instansi pemerintah di negara ini”, ujarnya.

Dasar hukum laporan tersebut berdasarkan ketentuan PP No. 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi dan amanah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, imbuhnya.

 

Meski tergolong kecil, tapi tetap saja hal ini adalah sebuah kecurangan yang tidak dapat ditolerir. Berangkat dari hal-hal kecil adalah sebuah titik tolak lahirnya koruptor proyek raksasa yang kelihatannya menjadi sebuah tradisi turun-temurun di Negara ini. Pemantau Keuangan Negara tidak melihat seberapa besar kerugian Negara yang timbul, akan tetapi lebih menyoroti sebuah tindak pidana yang diperbuat terkait korupsi. Upaya ini dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap potensi korupsi skala besar.

 

Ditempat terpisah, Nyoto, salah seorang staf dari Polres Kediri telah menerima dengan baik laporan dari Tim PKN Kediri untuk diteruskan ke Kapolres Kediri untuk dilakukan penyelidikan lanjut.

“Seiring dengan hal tersebut, Tim PKN akan terus memantau perkembangan laporan tersebut dan selalu siap dipanggil kembali apabila dimintai keterangan lebih lanjut sebagai saksi pelapor””, ujarnya mengakhiri diskusi dengan Tim PKN Pusat.

Share this post

Post Comment