Dugaan Korupsi di Pemdakab Bogor

Dugaan Korupsi di Pemdakab Bogor

PKN MELAPORKAN  KE KAJARI CIBINONG DUGAAN KORUPSI DI PEMDAKAB BOGOR

Laporan Pengaduan Tentang Dugaan tindak pidana Korupsi pada BUMD PEMDAKAB  BOGOR  PT PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI  yang berpotensi merugikan keuangan negara kurang lebih 50 Milyard

FAKTA FAKTA

1.Bahwa bumd  sejak didirikan belum pernah menghasilkan laba diantaranya yaitu PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE). PT PPE didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi.  Dengan Akumulasi Modal pemda Bogor Rp 164 Muilyard .

 

 

  1. Bahwa Tujuan pendirian BUMD adalah sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah, selain itu juga sebagai penyokong perkembangan perekonomian daerah, maupun sebagai penyelenggara kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa. Bentuk badan usaha yang dipilih adalah Perseroan Terbatas guna menyesuaikan dengan tujuan dari pendirian perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan.

 

3.Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan BUMD PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PT.PPE) PT PPE diketahui bahwa sejak pendirian perusahaan, PT PPE terus mengalami rugi sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor tidak pernah mendapatkan keuntungan/deviden dari penyertaan modalnya dan mengakibatkan modal yang ditanamkan terus berkurang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Rincian Pengurangan Penyertaan Modal Akibat Kerugian PT PPE

Tabel 1 menjelaskan bahwa PT PPE selalu merugi sejak pendirian pada tahun 2012 sehingga berakibat berkurangnya nilai penyertaan modal secara akumulatif sebesar Rp53.505.070.678,84 dengan perhitungan  Modal kurang asset

(Rp164.000.000.000,00 – Rp110.494.929.321,16).

 

  1. Bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja BUMD dengan hasil LHP Nomor 54/LHP/XVIII.BDG/12/2016 tanggal 22 November 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan

BUMD Tahun Anggaran 2011 Sampai Dengan 2016 pada Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa PT PPE memiliki beberapa permasalahan dalam pengelolaan perusahaannya yaitu sebagai berikut.

  1. Pendapatan tidak terealisasi sesuai proyeksi yang ditetapkan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 2 Perbandingan Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Usaha PT PPE Periode 2012 s.d 2015

 

5.Bahwa hasil pemaparan dan wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bagian Perekonomian dan Kepala Sub Bagian Bina BUMD dan LKD diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengidentifikasi masalah yang dihadapi BUMD dari laporan yang diterima dari BUMD maupun dari pengaduan masyarakat. Namun demikian Sub Bagian Bina BUMD tidak membuat rekapitulasi secara tertulis atas identifikasi masalah BUMD.

Pada 15 Juni 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kembali menambah penyertaan modal sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan bukti pencairan adalah SP2D

Nomor 22495/990/1.20.00/SP2D/DPKBD/06/2016. Berdasarkan dokumen pendukung

pencairan dana, diketahui bahwa pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

untuk mencairkan dana berupa:

  1. Permohonan pencairan dari PT PPE dengan alasan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 10 Mei 2016 telah disetujui pengesahan Rencana Kerja Perusahaan (RKP) 2016 sehingga membutuhkan pencairan dana sebesar Rp30.000.000.000,00;
  2. Surat perihal Informasi dan Saran atas Rencana Pencairan Penyertaan Modal PT PPE dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan tanggal 14 Juni 2016 kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang dimana surat tersebut berisi mengenai:

1) Hasil RUPS yaitu RKP PT PPE yang fokus pada 3 kegiatan produksi yaitu:

  1. a) Relokasi unit bisnis AMP;
  2. b) Pengoperasian unit bisnis quarry Gunung Bitung;
  3. c) Persiapan Operasionalisasi quarry Gunung Gedong Berkah.

2) Atas ketiga kegiatan tersebut PT PPE memproyeksikan adanya pendanaan

sebesar Rp30.000.000.000,00.

  1. Bahwa hasil wawancara dengan Kepala Divisi Keuangan PT PPE pada tanggal 27 April 2017, diketahui bahwa PT PPE sejak tahun 2012 tidak pernah mencapai target penjualan dan terdapat pula unit-unit usaha yang lebih besar biaya produksinya daripada keuntungannya. Hingga saat ini unit usaha yang berjalan ada dua yaitu AMP (Asphalt Mixing Plant) dan Stone Crusher. Untuk AMP sudah menghasilkan keuntungan namun untuk stone crusher belum menguntungkan. Selain itu yang berdampak besar terhadap kerugian adalah pembelian aset yang jumlahnya sangat besar dan penyusutannya sedangkan produksi tidak berjalan sesuai target.

Ternyata tidak berhenti sampai di sini, terungkap kembali utang PPE yang nilainya cukup besar kepada PT Sadikun BBM yang menyuplai Solar Industri ke PPE untuk keperluan produksi belum dibayar sejak Desember 2017 yang bernilai total Rp 803.200.000, dan juga ada utang aspalt curah sebesar Rp. 2.113.750.000 yang belum dibayarkan sejak Desember 2017 hingga Desember 2019 kepada PT. Sadikun Chemical Indonesia yang berkantor di Cilegon, Banten.

 

  1. Berdasarkan Informasi Firlana, Jabatan Legal & General Affair PT. Sadikun Niagamas Raya, Firlana Arfi membenarkan bahwa benar ada tagihan yang belum dibayarkan di Kantor Cabang Usaha PT Sadikun Cilegon,.

“Benar, ada utang yang belum dibayarkan sejak Desember 2017 hingga 2018, dalam bentuk BBM jenis Solar Industri dan Asphalt Curah

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah pada:

 

1)            Pasal 1 angka 7, yang menyatakan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

2)            Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;

;

  1. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka

waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

dan/atau

  1. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

4)            Pasal 3, yang menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

  1. a) meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
  2. b) meningkatkan pendapatan daerah; dan
  3. c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi. Tujuan pendirian BUMD adalah:

1) Memanfaatkan peluang di bidang usaha pertambangan dan energi;

2) Menciptakan lapangan kerja;

3) Menguasai teknologi, manajerial dan finansial yang berkaitan dengan

usaha penunjang pertambangan dan energi;

4) Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

5) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

  1. Bahwa berdasarkan Fakta Fakta diatas di duga telah terjadi

KESIMPULAN:

Berdasarkan  Fakta Fakta dan analisa Hukum diatas, diduga/disinyalir telah terjadi tindak Pidana Korupsi,pada BUMD PT PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI yang berpotensi merugikan keuangan negara

Kami Pemantau keuangan Negara–PKN, Melaporkan/Mengadukan  agar memproses Indikasi/Dugaan Tindak pidana Korupsi ini sesuai dengan undang undang dan Peraturan yang berlaku.

Demikian Laporan  ini kami buat,atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih .

SALAM ANTI KORUPSI !!

PIMPINAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA

 

 

PATAR SIHOTANG SH MH

Share this post

Post Comment