Dugaan Pengambilan Uang Rakyat Di Sekwan DPRD Biak Numfor

Dugaan Pengambilan Uang Rakyat Di Sekwan DPRD Biak Numfor

Kalau di Negara Cina, pencuri uang rakyat atau korupsi langsung dihukum mati. Namun berbeda di Indonesia, pencuri uang rakyat untuk memperkaya diri dan kepentingan pribadi masih terlihat “dimanjakan”  dan “dimuliakan”, serta yang paling parah berdasarkan temuan PKN di beberapa daerah, tidak diproses secara hukum dengan dalih telah mengembalikan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Tiga kegiatan pada Sekretariat Dewan Tidak Laksanakan Sebesar Rp 2.966.550.500,- Pada TA 2017, Sekretariat Dewan (Sekwan) menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp 40.304.528.997,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 32.325.400.261,- atau 80,2% dari anggaran. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak direalisasikan sesuai dengan rincian kegiatan yang terdapat pada DPA.

Pemeriksaan secara uji petik atas realisasi anggaran pada DPPA dengan bukti pertanggungjawaban menunjukkan terdapat realisasi belanja yang tidak dianggarkan dalam DPPA sebesar Rp 2.966.550.500,-dengan rincian berikut:

  1. Rapat-rapat Paripurna Rp 2.843.431.430,-
  2. Rapat-rapat kelengkapan Anggota Dewan Rp 785.000.000,-
  3. Kegiatan Rutin GU Rp 861.555.211,-

Jumlah Rp 4.489.986.641,-

Sesuai keterangan pada pemeriksaan pada Bendahara Pengeluaran melalui BAPK Nomor 42.c/BAPK/LKPD-BN/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 menjelaskan bahwa atas kegiatan tersebut yang dilaksanakan sesuai rincian objek hanya sebesar Rp 1.523.436.141,-. Sedangkan sisa sebesar  Rp 2.966.550.500,- telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan bersedia mengembalikan ke kas daerah.

Share this post

Post Comment