Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Penegak Hukum Yang Tidak Taat Hukum

Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Penegak Hukum Yang Tidak Taat Hukum

PKNRI.COM – Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum. Setiap perbuatan melawan hukum tentu akan mendapatkan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian adalah instansi-instansi negara yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan keadilan. Bagaimana meyakinkan masyarakat untuk taat terhadap peraturan hukum jika penegak hukum  tidak taat pada hukum itu sendiri. Apa yang membuat pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tidak menghadiri panggilan sidang Komisi Informasi Aceh Tenggara, membuat Tim Pemantau Keuangan Negara menganggap telah terjadi pelecehan hukum di negeri ini.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa seharusnya bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan, integritas dan martabat profesinya.

Anehnya ini terjadi di negara hukum. Dari dulu, Indonesia sebagai negara hukum, sungguh hanya klaim di bibir. Secara faktual, tidak ada negara hukum. Yang benar, hukum berada di tangan penegak hukum. Sejak adanya oknum penegak hukum di negeri ini yang terjerat oleh hukum itu sendiri, PKN semakin pesimis berjalannya system hukum di Indonesia. Kalau termohon tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas, hal ini menunjukkan tanda badan publik bersangkutan resisten terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan turunannya. Artinya mereka juga tidak menghormati keberadaan lembaga negara.

Hal inilah yang mendorong Pemantau Keuangan Negara melayangkan surat Permohonan Informasi Publik ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan pengelolaan keuangan kejaksaan beberapa waktu lalu, yang kemudian disusul dengan surat keberatan atas nihilnya tanggapan dari pihak termohon. Hingga sampai pada sidang ajudikasi, setelah dilakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak, sangat disayangkan sebagai sebuah badan negera yang berfungsi sebagai penegak hukum justru tidak hadir dalam pemanggilan tersebut sebagaimana telah diatur oleh Komisi Informasi.

Orang tidak tahu kedudukan. Orang tidak memahami jabatan. Terakhir, orang tidak tahu malu. Itulah kalimat-kalimat yang pantas disampaikan kepada para penegak hukum yang justru melanggar hukum. Mungkin daftar pejabat hukum yang ditangkap kalau dituangkan seluruhnya, ruang perspektif ini tidak akan muat. Hal ini memperlihatkan bahwa begitu banyak pejabat public yang melanggar yuridis. Lalu bagaimana mau ada keadilan kalau unsur-unsur ruang sidang  seperti  jaksa tidak taat hukum? Apa jadinya negeri ini?

Badan Publik masih melihat pekerjaannya bukan pengabdian untuk menegakkan keadilan, tetapi mau mencari uang untuk memperkaya diri. Uang menjadi tujuan mereka menjadi pejabat hukum. Tidak ada yang namanya pengabdian. Itu omong kosong, hanya kata-kata di mulut. Saat ini hukum Indonesia berada di bibir kehancuran karena oknum penegak hukum bersekongkol menginjak-injak undang-undang.

Sebagai masyarakat, tentunya kita prihatin dan sangat menyayangkan hal yang terjadi pada penegak hukum tersebut. Penegak hukum adalah orang yang hendaknya menegakkan hukum, mengaplikasikan hal-hal yang benar sesuai norma-norma hukum agar masyarakatpun juga dapat mengaplikasikannya.

Meski terlihat masalah kecil, tapi ini adalah menjadi sebuah analog penilaian masyarakat bahwa praktik mangkir dari panggilan tersebut sungguh tidak menunjukkan sikap yang baik. Bagi kejaksaan, diharapkan untuk tidak akan pernah membela dan menindak oknum yang tidak menghormati lembaga negara yang mengesahkan UU KIP dan turunannya.

Kami sebagai masyarakat yang terhimpun dalam wadah PKN tidak berharap macam-macam, hanya cukup mengatakan patuhilah peraturan hukum dengan sebaik-baiknya. Jika penegak hukum sendiri tidak patuh, kenapa peraturan itu harus dipaksakan kepada masyarakat? Ingat asas hukum “Equality Before The Law”, bahwa setiap orang sama di mata hukum.

Share this post

Post Comment