Korupsi Sebagai Extraordinary Crime?

Korupsi Sebagai Extraordinary Crime?

JAKARTA.pknri.com-Extraordinary Crime dalam pengertian harafiah adalah Kejahatan luar biasa. Sebuah kejahatan dikatakan luar biasa karena bersentuhan dengan perampasan HAM. Indonesia belum secara total berbicara tentang HAM, meski UUD 1945 telah memulai langkah di titik Pasal 28. Penafsiran hukum terhadap perampasan HAM masih berkutat pada hubungan langsung. Tidak ada penjelasan secara rinci tentang makna dan pelanggaran apa saja yang dapat dikatakan melanggar HAM, bahkan setelah ratifikasi Undang-Undang pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di Paris (1948).

Dalam analisa yang terbatas, HAM bukan saja terletak pada kasus genosida, perang dan agresi, akan tetapi mencakup lebih banyak dan sangat luas. Hukum di Indonesia dibuat tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan-kepentingan yang tidak lain adalah bagian dari HAM.

Pelanggaran HAM dalam Yurisdiksi Internasional Crimininal Court dan Statuta Roma disepakati mendapatkan hukuman seberat-beratnya hingga hukuman mati. Indonesia telah mengaplikasikan hukuman mati tersebut dalam beberapa kasus seperti terpidana bandar narkoba dan pembunuhan berencana. Namun hukum mati tersebut tendensinya belum mengarah pada kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sebagaimana dimaksud dalam delik pelanggaran HAM.

Penetapan hukuman mati dalam sistem peradilan Indonesia hanya sebatas pertimbangan hakim untuk memperoleh keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penerapan hukuman mati dengan alasan Hak Asasi Manusia hampir tidak ditemui di Indonesia, sepenuhnya masih mengacu pada perundang-undangan yang mengaturnya meski sebagian adalah turunan dari Pasal 28 UUD 1945.

Dalam delik kejahatan luar biasa kelihatannya masih dibatas-batasi dalam sistem hukum di Indonesia. Pelanggaran HAM pada intinya adalah perampasan hak-hak manusia dalam bentuk apapun, bukan hanya ketika nyawa seseorang melayang. Perspektif ini masih melekat bagi pembuat Undang-Undang sehingga tidak tegas menuangkannya dalam bentuk Undang-Undang.

Apakah korupsi dapat dikategorikan melampauiĀ Extraordinary Crime?

Terlebih dahulu kita harus paham dulu arti HAM sebenarnya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pengertian HAM menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Dari pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dapat disimpulkan bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dan dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Sumber : Courtesy of Google

Ditilik dari dampak yang ditimbulkan, korupsi adalah perbuatan untuk menguasai dalam bentuk dan cara yang mengesampingkan hak-hak manusia untuk memperkaya diri. Akibatnya berujung pada penderitaan karena kemiskinan dan pengangguran. Kesempatan untuk memperoleh hidup layak sudah dirampas secara tidak manusiawi. Masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan memperoleh hidup yang layak.

Bukan hanya pada satu generasi, dampak korupsi akan berlanjut turun-temurun sampai pada batas keturunan yang tidak terhingga. Lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan atau kejahatan luar biasa yang dimaksud dengan genosida dan agresi.

Mengamati lebih jauh, kemiskinan sebagai akibat yang ditimbulkan otomatis akan berpengaruh pada meningkatnya tindak kriminal dan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Apakah HAM hanya berlaku bagi penyandang jabatan tanpa memikirkan HAM ribuan bahkan jutaan manusia lainnya?

Sebelum sah menduduki suatu kekuasaan, para pejabat telah disumpah sebagai janji kepada Sang Penciptanya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama dan tunduk kepada UUD 1945 sebagai Hukum tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia. Tetapi kemudian melakukan korupsi, pejabat bukan saja tidak menaati Undang-Undang, melainkan telah melanggar kaidah-kaidah ketuhanan.

Capnocytophaga adalah sebuah bakteri yang dapat menyebar keseluruh bagian tubuh manusia melalui aliran darah (sepsis). Bakteri ini bermula dari gigitan kucing ataupun anjing yang dapat mematikan fungsi sel-sel organ tubuh. Cara satu-satunya adalah melakukan amputasi dibagian tubuh yang terkena gigitan tersebut untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut.

Ilustrasi ini tentu bermakna sangat penting untuk mencegah korupsi di Indonesia. Sebagai negara kesatuan, Indonesia harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar daripada harus mempertahankan seorang koruptor. Jelas setelah pemaparan diatas, koruptor melebihi dari Extraordinary Crime karena bukan saja menghianati masyarakat, akan tetapi lebih-lebih menghianati Tuhan.

Lalu apakah dasar pertimbangan negara untuk tidak menjadikan koruptor sebagai sebuah kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime)? Mengapa di Indonesia tidak melakukan langkah preventif ini sebagai sangsi dan efek jera bagi Koruptor? Mari kita renungkan!

Share this post

One thought on “Korupsi Sebagai Extraordinary Crime?

Post Comment