Pemantau Keuangan Negara (PKN) Melaporkan Dugaan Korupsi Di Pemkab Rembang Jawa Tengah

Pemantau Keuangan Negara (PKN) Melaporkan Dugaan Korupsi Di Pemkab Rembang Jawa Tengah

Ada sebuah fakta mengejutkan terkait dengan pengadaan pakaian batik tradisional oleh Pemerintah Daerah Rembang. Hasil penelusuran Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) meyakinkan bahwa adanya indikasi kuat tentang dugaan korupsi dana yang dimanfaatkan oleh oknum Pemkab Rembang yang mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 3.586.250.750,-. Atas dasar tersebut, Tim PKN akhirnya menemukan fakta-fakta berdasarkan data yang dihimpun dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Atas laporan masyarakat terkait pengadaan pakaian batik tradisional tersebut, maka Tim PKN segera mengambil langkah untuk turut serta melakukan investigasi (pencarian) lapangan secara langsung.

Berikut rincian data yang dihimpun oleh Tim PKN

Nama Lelang Pengadaan Pakaian Batik Tradisional
Kategori Pengadaan Barang
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
Satuan Kerja SEKDA KABUPATEN REMBANG
Pagu Rp. 3.649.178.000,-
HPS Rp. 3.647.626.000,-
Nama Pemenang PT. MILXXXX XXXLTI XXXXRSA
Alamat Jl. Raya X Kel. Kembangan Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta
NPWP 31.642.XXXX.1-086.000XXXX
Harga Penawaran Rp 3.586.250.750,-

 

  1. Bahwa, Sekretariat Daerah menganggarkan belanja barang sebesar Rp. 20.116.772.061,-. Dari jumlah tersebut sebagian digunakan untuk Belanja Pengadaan Pakaian Batik Tradisional. Anggaran atas Pengadaan Pakaian Batik Tradisional adalah senesar Rp. 3.649.178.000,-. Pakaian batik tersebut diperuntukkan bagi 7.387 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN.
  2. Bahwa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perikatan dengan PT. MMP dengan nilai kotrak sebesar Rp. 3.586.250.750,- yang dituangkan dalam kontrak Nomor : 00001/KBR/4.01.03.05/08/2017 (11 Agustus 2017). Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya kontrak diketahui bahwa jenis kontrak ini menurut cara pembayarannya adalah kontrak harga satuan dan hal ini diperkuat berdasarkan
    wawancara PPK, yang menyatakan bahwa kontrak tersebut merupakan kontrak harga satuan. Dalam SPMK Nomor: 01A/III/PPK/2017, disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, dimulai tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 8 Desember 2017. Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan sesuai berita acara Nomor : 01/BASTBATIK/XII/2017 (27 Desember 2017). Pekerjaan tersebut telah dibayar 100% sesuai SP2D Nomor: 12846/SP2D-LS/4/01/03.01/12/2017 (28 Desember 2017).
  3. Bahwa, berdasarkan pemeriksaan dokumen Pra-Lelang dan Pasca-Lelang diketahui hal-hal berikut.

Pra Lelang

Dalam tahap ini akan diulas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat sebelum pelaksanaan kontrak atau saat disusunnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dilaksanakan saat pelelangan.Tahan Penyusunan HPS

Pengadaan pakaian batik telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rembang TA. 2017 sebesar Rp. 3.649.178.000,-. Pengadaan pakaian tersebut direncanakan sebanyak 7.387 buah. Pakaian tersebut ditujukan untuk dibagikan kepada pegawai ASN dan Non-ASN. Pemeriksaan lebih lanjut atas HPS diketahui bahwa elemen penyusun HPS terdiri dari elemen

  • Bahan Kain Batik Tulis
  • Biaya Jahit
  • Packing baju
  • Pengiriman
  • Biaya supervise

Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa dalam analisa elemen bahan kain sebanyak 7.378 buah sebesar Rp. 1.846.750.000,- ditambahkan biaya error sebesar 15%, sehingga jumlah bahan baku yang dibutuhkan membengkak menjadi 8.495 buah, yang berdampak pada penambahan biaya bahan kain batik tulis senilai Rp. 277.000,-. Dari jumlah tersebut ditambah dengan biaya PPh. rekanan sebesar 3% atau Rp. 63.712.500,-. Sehingga total biaya kain batik menjadi Rp. 2.187.462.500,-. Dari jumlah tersebut dibagi menjadi 7.387 buah sehingga dalam HPS harga kain per buah seharga Rp. 296.123,- dan dibulatkan menjadi Rp.300.000,-. Selain kain batik dalam HPS disebutkan juga bahwa terdapat biaya jahit dan furung untuk 7.387 baju senilai Rp.554.025.000,-. Biaya Packing baju sebesar Rp. 110.805.000,-. Biaya Pengiriman sebesar Rp. 8.750.000,- dan biaya supervisi sebesar Rp. 32.000.000,-.

Berdasarkan harga elemen pembuatan pakaian batik di atas, maka total nilainya adalah sebesar Rp. 2.921.680.000,-. Dari jumlah tersebut, kemudian ditambahkan keuntungan 13,5% atau sebesar Rp. 394.343.824,29 dan PPh. sebesar Rp. 331.602.382,43.

  1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Tradisional menurut Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja atas Pengadaan Pakaian Batik Tradisional diketahui, bahwa pelaksanaan pekerjaan utama meliputi pekerjaan persiapan bahan kain utama, yaitu kain batik tulis lasem, pekerjaan penjahitan, pekerjaan packing, dan pekerjaan pengiriman.

2. Tahap Pelelangan

Pengadaan Paket pekerjaan dilakukan melalui E-procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Rembang. Berdasarkan summary lelang diketahui, bahwa nilai Pagu paket pekerjaan Pengadaan Barang sebesar Rp. 3.649.178.000,- dengan HPS sebesar Rp. 3.647.626.000,- serta kode lelang 672375. Pelelangan pekerjaan menggunakan metode pasca kualifikasi diikuti oleh 37 peserta lelang yang mendaftar. Dari 37 peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang memasukkan dukumen penawaran sebagai berikut. (red-terlampir).

3. Bahwa, pengujian atas dokumen penawaran perusahaan pemenang lelang diketahui hal-hal sebagai berikut:

  • Bahwa hasil pengujian kembali atas persyaratan dokumen penawaran teknis yang disampaikan oleh pemenang lelang (PT. MMP) ditemukan bahwa dokumen dukungan konveksi pemenang lelang yang mana merupakan syarat kelulusan evaluasi teknis ternyata dokumen yang tidak benar atau diduga dipalsukan.
  • Bahwa Hal ini diketahui berdasarkan hasil konfirmasi kepada pemilik konveksi tidak pernah memberikan tanda tangan dalam surat dukungan yang dimasukkan dalam dokumen penawaran pemenang lelang. Menurut penjelasan pemilik konveksi diketahui bahwa yang bersangkutan tidak pernah mempunyai kop-surat seperti yang ditunjukkan dalam surat dukungan dari lampiran penawaran dari pemenang lelang.
  • Bahwa berdasarkan konfirmasi pemilik konveksi juga menjelaskan sama sekali tidak mengenal PT. MMP atau direkturnya. Dan bahkan sampai dengan pelaksanaan kontrak, konveksi tersebut tidak pernah dilibatkan dalam menyelesaikan order pakaian batik tulis Rembang dari perusahaan pemenang lelang.
  • Bahwa berdasarkan konfirmasi tersebut disebutkan, pihak Pemerintah Kabupaten Rembang ada yang mendatangi pemilik konveksi dan bertanya kesiapan batik dan harga jahit saja.
  • Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) diketahui bahwa pada saat proses pelelangan Pokja ULP melakukan klarifikasi dukungan konveksi on the spot dan pada saat itu bertemu dengan istri pemilik konveksi. Pihak Pokja ULP juga mengkonfirmasi kesiapan dukungan. Atas hal tersebut, pihak konveksi menyatakan kesiapan dengan syarat bahwa pihak perusahaan konveksi telah menerima order paling lambat bulan September supaya dapat diselesaikan sampai dengan bulan Desember, bila tidak ada order maka pihak perusahaan konveksi tidak bisa melaksanakannya sesuai jadwal.
  • Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka disimpulkan bahwa pihak Pokja ULP belum bisa mengklasifikasi kebenaran dokumen surat dukungan tersebut karena tidak bertemu langsung dengan pihak yang memberikan dukungan surat konveksi, akan tetapi pihak Pokja ULP mengklarifikasi kesiapan perusahaan konveksi tersebut. Berdasarkan kondisi di atas, maka seharusnya PT. MMP tidak layak menjadi pemenang lelang karena terdapat penggunaan dokumen yang tidak benar dan biaya yang layak dibayarkan adalah real cost untuk pengadaan pakaian batik tersebut.
  • Bahwa pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dalam dokumen penawaran pemenang lelang terdapat beberapa staf PT. MMP. Akan tetapi hasil konfimasi kepada Direktur PT. MMP diperoleh informasi bahwa personil yang tercantum dalam dokumen penawaran tersebut hampir semuanya tidak diketahui karena semua dokumen lelang diurus oleh satu pihak, yaitu AAM.
  • Bahwa pemeriksaan lebih lanjut atas alamat perusahaan pemenang lelang dalam dokumen penawaran diketahui bahwa alamat yang tercantum di kop-surat perusahaan berbeda dengan alamat yang tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Domisili, Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar dan Surat Keterangan Terdaftar. Atas hal tersebut, pemeriksaan dilakukan dengan klarifikasi ke alamat yang tercantum di kop-surat dokumen penawaran PT. MMP dan menguji validitasnya hasil klarifikasi alamat perusahaan dengan alhasil nihil melainkan yang ada Toko Busana “SC”. Hasil konfirmasi kepada pemilik Toko Busana tersebut sudah beroperasi lebih dari lima (5) tahun dan tidak ada afiliasi dengan PT. MMP.
  • Bahwa pengujian kedua atas alamat yang tertera di Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ketrangan Domisili, Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar, dan Surat Keterangan Terdaftar diketahui bahwa pada kantor yang tercantum sudah tidak ada kegiatan operasional sejak akhir Desember dan pengelola ruko yang bersangkutan juga menjelaskan tidak mengetahui keberadaan PT. MMP.
  • Bahwa berdasarkan analisa kontrak dalam dokumen Surat Perjanjian dan Syarat-syarat Khusus Kontrak diketahui, alamat korespondensi adalah alamat yang sesuai dengan Kop-Surat dalam dokumen penawaran tersebut sesuai dengan data pemenang lelang. Atas hal ini telah dikonfirmasi kepada pihak direktur dan diketahui bahwa PT. MMP sudah tidak menempati ruko dengan alamat tersebut di atas sudah pindah ke Grand Palm sejak 31 Desember 2016. Akan tetapi bukti-bukti foto yang disampaikan kepada pemeriksa terkait alamat dalam korespondensi. Sedangkan terkait kesalahan administrasi dalam dokumen lelang terjadi karena direktur percaya sepenuhnya kepada admnistratur lelang, yaitu AAM.
  • Bahwa berdasarkan kondisi di atas, maka PT. MMP seharusnya tidak layak atas keuntungan yang diperoleh dan pembayarannya diperhitungkan secara real cost. Berdasarkan perbandingan Rencana Anggaran Biaya Produksi yang diajukan oleh PT. MMP sebesar 2.405.387.482,- dengan realisasi biaya produksi sebesar Rp. 2.355.387.387.482,- dan Biaya Overhead Produksi sebesar Rp. 240.538.748,20 atau selisih sekitar Rp. 615.398.305,80. Selisih minimal tersebut dikarenakan bukti-bukti untuk pengeluaran biaya overhead produksi, biaya supervisi dan biaya pengiriman pakaian belum seluruhnya diterima oleh pemeriksa sampai dengan pemeriksaan berakhir. (red-Rincian perhitungan dapat dilihat dalam lampiran 15)

Pasca Lelang

Bahwa setelah PT. MMP ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka PPK membuat perikatan atas Pengadaan Pakaian Batik Tradisional yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor: 00001/KBR/4.01.03.05/08/2017 (11 Agustus 2017). Dalam SPMK Nomor: 01A/II/PPK/2017, disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, dimulai pada tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017. Atas kontrak tersebut dilakukan perpanjangan waktu menjadi tanggal 16 Desember 2017 yang dituangkan dalam Adendum surat perjanjuan Nomor: 001/PPK/BAGUM.BATIK1/12.17 (8 Desember 2017). Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan sesuai berita acara Nomor: 01/BAST BATIK/XII/2017 (27 Desember 2017). Pekerjaan tersebut telah dibayar 100% sesuai SP2D Nomor: 12846/SP2D.LS/4/01.03.01/12/2017 (28 Desember 2017).

  1. Bahwa lokasi pengerjaan pakaian batik tidak sesuai dengan yang ditawarkan berdasarkan konfirmasi kepada perusahaan konveksi pendukung PT. MMP. Perusahaan tersebut tidak pernah dilibatkan dalam pengerjaan pakaian batik. Atas hal ini telah dikonfirmasi kepada pihak penyedia dan ternyata pekerjaan tersebut disubkontrakkan kepada perusahaan konveksi lain, yaitu RC di Kusdus dan BG di Klaten.
  2. Bahwa pengujian jumlah pakaian batik berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas Pengadaan Pakaian Batik Tradisional pada tanggal 27 Februari 2018 hanya ada sebanyak 52 buah atau senilai Rp. 25.245.030,32, yang tidak bisa dihadirkan karena di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terdapat 17 buah yang tidak sesuai pesanan dan dikembalikan lagi ke Bagian Umum. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih belum diterima kembali, 3 pakaian kurang diterima sedangkan sisanya sebanyak 31 buah masih belum diketahui alasannya oleh Disdikpora. Selain itu di Dinas Lingkungan Hidup kurang 1 pakaian yang belum diterima.
  3. Bahwa pakaian yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan berdasarkan hasil konfirmasi kepada pegawai wanita penerima batik, yang seharusnya memakai busa. akan tetapi dalam kenyataannya busa tidak dipasang dan diberikan terpisah (Bagian Umum Sekretariat Daerah, RSUD dr. R. Soetrasno, Dinasi Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Inspektorat) dan bahkan ada yang tidak diberikan busa (Dindikpora). Untuk memasang busa tersebut pegawai harus menjahit dengan biaya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai, bahwa masih terdapat ketidaksesuaian ukuran.
  4. Bahwa penyedia tidak melakukan pengepakan sesuai dengan kontrak berdasarkan konfirmasi kepada panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP). Pengepakan pakaian batik tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan oleh tim PPHP, bukan oleh Kontraktor. Hal ini dilakukan karena PPHP diperintah oleh atasan. (red-bos kabupaten).
  5. Bahwa penyedia tidak mengirimkan pakaian batik sesuai tempat yang ditentukan dalam kontrak. Pengadaan pakaian batik diterima oleh panitia PPHP pada tanggal 27 Desember 2017. Pakaian tersebut semua diterima di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan tidak di masing-masing OPD, akan tetapi diinstruksikan untuk mengambil ke Kantor Setda. Bedasarkan dokumen berita acara pemeriksaan barang oleh PPHP Nomor: 01/PPHP.BATIK/XII/2017 (27 Desember 2017), pengiriman pakaian batik ke Kantor Setda dilakukan secara bertahap, yakni pada tanggal 25 November 2017 diterima sebanyak 1.096 buah, kemudian pada tanggal 16 Desember 2017 diterima lagi sebanyak 1.931 buah, pada tanggal 20 Desember 2017 sebanyak 2.894 buah; pada tanggal 23 Desember 2017 sebanyak 1.337 buah dan sisanya pada tanggal 27 Desember 2017 sebanyak 129 buah sehingga total yang sudah diterima sebanyak 7.378 buah.
  6. Bahwa setelah menerima pakaian tersebut, PPHP kemudian memberitahukan kepada PPKom untuk diserahkan ke OPD, akan tetapi pada kenyataannya OPD yang mengambilnya. Hasil konfirmasi kepada OPD diketahui bahwa dokumen penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PPKom kontradiktif dengan pengakuan dari OPD (Dindikpora dan Dinas Lingkungan Hidup), yang menyatakan bahwa pada pakaian batik yang diambil di kantor Setda pada tanggal 12 Februari 2017 masih kurang 22 buah dan baru diserahkan tanggal 27 Februari 2018 dan jumlah yang diterima di Dinas LH kurang 1 buah.

 

KERUGIAN NEGARA…XXXXXXXXX

ANALISA HUKUM……………

KESIMPULAN………………

 

Share this post

Post Comment