Pemantau Keuangan Negara (PKN) Mengugat Bupati Waropen

Pemantau Keuangan Negara (PKN) Mengugat Bupati Waropen

JAYA PURA, pknri.com 8 November 2018.-Pemantau Keuangan Negara PKN mengugat Bupati Waropen ke Komisi Informasi Provinsi Papua di Jaya Pura. Berawal dari Permohonan Informasi Publik PKN ke Humas Pemdakab Waropen sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait Permohonan Informasi Publik Pelaksaan Anggaran Dana Hibah dan Bantuan Sosial. Dalam hal ini, PKN meminta data-data yang memuat daftar penerima Dana Hibah dan Bansos yang dikeluarkan berdasarkan SK Bupati Waropen serta Laporan Pertanggungjawaban penerima bantuan tersebut, namun tidak ditanggapi atau tidak diberikan oleh Humas PPID Pemdakab Waropen. Atas reaksi tersebut, PKN malayangkan Surat Keberatan ke Bupati Waropen, akan tetapi Surat Keberatan PKN tersebut tidak direspon.

Ruang Sidang Komisioner Jaya Pura

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Atas dasar inilah PKN kemudian mengajukan gugatan sidang ajudikasi atas sengketa permohonan informasi ke Komisi Informasi Provinsi Papua sebagai Legal Standing sengketa.

Kamis, 8 November 2018 Pukul 13.00 WIT, akhirnya proses persidangan sengketa informasi dengan Nomor Register Perkara Nomor: 012/IX/KI-PAPUA-PS/2018, berlansung antara Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang diwakilkan langsung oleh Penasehat PKN, PATAR SIHOTANG, SH. MH. atau disebut sebagai Pemohon dan Bupati Waropen yang diwakilkan oleh Kepala Humas, Michael A Rumabar S.STP., Kasub Bantuan Hukum Yosep K Duwiri SH serta Ridwan Tayus, Kasub Perundang Undangan Kabupaten Waropen atau sebagai Termohon.

Sidang ajudikasi tersebut dipimpin oleh Andriani Salman Wally sebagai Ketua Majelis didampingi dua Anggota Majelis, Joel Betoel Agaki Wanda dan Armin Thalib beserta Fony J Lomboan sebagai Panitera  Pengganti.

Sebagaimana mestinya, Ketua Majelis membuka persidangan dan menyatakan terbuka untuk umum dengan agenda persidangan pemeriksaan Legal Standing atau kedudukan Hukum antara Pemohon dan Termohon dengan memperlihatkan langsung di hadapan Majelis Identitas dan Surat Kuasa penunjukan. setelah pemeriksaan Identitas dan surat Kuasa sebagai salah satu syarat layak atau tidaknya persidangan untuk diteruskan.

Sidang ditutup dan dilanjutkan pada hari Jumat pukul 09.00 WIT dengan agenda persidangan dengan mediasi.

Sesuai dengan agenda persidangan, maka pada hari Jumat, 09 Nopember 2018 pukul 09.00 WIT, mediasipun dilaksanakan antara Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan Bupati Waropen serta Joel Betoel Agaki Wanda hadir sebagai Mediator. Dalam mediasi tersebut pihak termohon menyatakan akan memberikan semua dokumen informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon paling lambat 2 (dua) Minggu setelah mediasi sengketa informasi ini diputus, yang dikuatkan dengan penandatanganan oleh kedua belah pihak dan mediator.

Untuk kemudian diketahui bersama, mediator membacakan hasil mediasi permohonan informasi tersebut sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan Nomor: 012/IX/KIPAPUA-PS–A-M/2018.

Setelah persidangan selesai, Patar Sihotang, SH. MH., Penasehat PKN, didampingi oleh Gregorius Remetwa, Ketua Tim PKN Jaya Pura menyatakan puas atas putusan tersebut.

“Kami dari Tim PKN Jayapura sangat berterima kasih kepada Penasehat PKN, yang sudah sudi hadir langsung mewakili siding ajudkasi ini. Kami juga tetap berterima kasih kepada para Pejabat Pemerintah Kabupaten Waropen yang telah bersedia memberikan dan memenuhi permohonan informasi publik yang dimohonkan. Semoga ini menjadi moment yang baik dalam rangka menciptakan keterbukaan atau transparansi bagi Pejabat Publik di Kabupaten Waropen, umumnya di Provinsi Papua.” Ujar Gregorius saat siding selesai.

“Terima Kasih juga kepada Ketua dan Anggota Majelis Komisioner serta seluruh Staf Komisi Informasi yang memberikan pelayanan yang cukup baik dan tanggap, mulai dari pendaftaran gugatan PKN pertama sampai pada pelaksaaan persidangan”, tambah Patar, Penasehat PKN.

“Tujuan Permohonan Informasi ini adalah sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan kontrol sosial atau pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan penyelenggaraan keuangan negara yang diamantkan oleh UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemertintah 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pembrantasan Korupsi”, ucap Patar menutup perbincangan sambil berkemas karena akan kembali ke Jakarta.

Share this post

3 thoughts on “Pemantau Keuangan Negara (PKN) Mengugat Bupati Waropen

  1. Luar biasa pkn telah membantu menyelesaikan masalah ini semoga kecurangan yang didaerah2 segera PPID prov.papua dpt segera dibenahi agar lebih baik lagi semoga ini menjadi perhatian serius ttg keterbukaan informasi publik

    Reply

Post Comment