PKN dukung Hukum mati korupsi dana pencegahan Virus Corona covid 19

PKN dukung Hukum mati korupsi dana pencegahan Virus Corona covid 19

BARANG SIAPA YANG KORUPSI ANGGARAN BENCANA NASIONAL (Virus corona Covid 19 ) BISA DI HUKUM MATI ….Atas Perintah Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 dan Peringatan KPK Surat Edaran KPK no 8 Tahun 2020 tentang penggunaaan Anggaran PBJ Covid 19 ..

Selamat malam Tim PKN seluruh Indonesia Mulai dari Sabang sampai tanah papua yang saya hormati dan dan saya banggakan .
Kita patut bersyukur atas tekanan Para Aktivis Anti korupsi ,rencana menkumham untuk membebaskan Napi Korupsi tidak jadi ..karena apa pun cerita nya korupsi itu sama dengan virus yang membuat masyarakat sengsara dan miskin dan tidak ada keadilan..
Mencermati kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan banyak bantuan bantuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi virus corona covid 19 ,PKN turut serta melaksanakan Bela negara dengan cara ikut serta mengawasi Pendistribusian bantuan bantuan agar benar benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan ..karena bagaimana pun Virus corona ini sudah di nayatkan secara resmi oleh presiden sebagai bencana nasional ..

BARANG SIAPA YANG KORUPSI ANGGARAN BENCANA NASIONAL BISA DI HUKUM MATI ..
Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada Penjelasan UU ini ,,yang di maksud dengan Keadaan tertentu adalah
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Peringatan KPK seperti pada surat edaran no 8 tahun 2020

https://www.kpk.go.id/…/SE-8-1-Penggunaan-Anggaran-PBJ–Cov…

PKN dalam melaksanakan kegiatan dan Operasional nya selalu berlandaskan hukum dan SOP PKN antara lain UU No 31 tahun 1999 dan PP 43 tahun 2018 dan UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara.
BRAVO PKN
JAYA LAH INDONESIA
SATU JIWA SATU KORSA SATU KOMANDO

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA

 

PATAR SIHOTANG SH MH

LAPORANNNNNNNNNNNNNNNN

Share this post

Post Comment