PKN laporkan dugaan korupsi di Dishub Jatim ke Dirkrimsus Polda

PKN laporkan dugaan korupsi di Dishub Jatim ke Dirkrimsus Polda

PKN LAPORKAN DUGAAN KORUPSI DI DIS HUB JAWA TIMUR

Pemantau Keuangan negara PKN  Melaporkan ke Dirkrimsus Polda jawa Timur  Tentang Dugaan Korupsi atas 16 Paket Pekerjaan Pengadaan Langsung pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Sebesar Rp 1.596.491.504,00 Pada TA 2017 yang berpotensi merugikan Negara

 

1.berdasrkan laporan dari masyarakat dan berdasarkan hasil investigasi tim di lapangan Dan berdasarkan hasil laporan dari BPK RI

 

Telah terjadi Dugaan Korupsi atas 16 Paket Pekerjaan Pengadaan Langsung pada

Dinas Perhubungan provinsi jawa timur Sebesar Rp1.596.491.504,00 Pada TA 2017

 

 

  1. Bahwa Pada TA 2017, Dinas Perhubungan melaksanakan Belanja Modal dengan anggaran dan realisasi masing-masing sebesar Rp599.274.920.640,00 dan Rp589.662.068.679 atau sebesar 98,39%.

Hasil pemeriksaan atas Belanja Modal menunjukkan bahwa terdapat kemahalan harga

atas 16 paket pekerjaan yang dilaksanakan secara pengadaan langsung pada Dinas Perhubungan   sebesar   Rp1.596.491.504,00.   Metode   pemilihan   penyedia   dengan pengadaan  langsung  yaitu  suatu  metode  pengadaan  barang/jasa  langsung  kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Pengadaan barang/jasa langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00.

  1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan diketahui bahwa dalam penyusunan HPS, PPK tidak pernah melakukan survey harga pasar secara langsung dan tidak membandingkan harga dari beberapa toko/penyedia. PPK juga tidak memiliki data-data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan HPS. Penyusunan HPS hanya didasarkan pada informasi dari pihak ketiga dan PPK tidak melakukan pengujian atas kebenaran dan kewajaran dari informasi harga tersebut.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan hasil survey harga atas pengadaan barang yang dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung pada Dinas Perhubungan diketahui terdapat kemahalan harga sebesar Rp1.596.491.504,00 pada 16 paket pekerjaan pengadaan langsung. Kemahalan terjadi karena harga pengadaan melebihi harga pasar yang wajar. Selain itu, dalam pengadaan juga ditambahkan Extend Waranty yang hanya didukung oleh pernyataan penyedia barang tanpa didukung dengan sertifikat asli dari distributor resmi. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

 

 

  1. Kemahalan harga atas pengadaan printer passbook sebesar Rp42.515.000,00

Bahwa Pengadaan printer passbook dilaksanakan oleh CV PB sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)  Nomor  027/6314/PL.PPB/AK/113.4/2017  tanggal  18  Januari  2017 dengan nilai kontrak Rp142.961.500,00 (termasuk PPN). Pengadaan tersebut merupakan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 17 Januari 2017 s.d 16

Februari 2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Printer Passbook

 

 

No

Uraian

Volume Harga Satuan

(Rp)

Jumlah (Rp)

 

1              Printer Pass Book merk

Epson

PLQ-20

11 Unit

10.415.000,00

114.565.000,00

2              Extend Waranty 12 Bulan             11 Unit 1.400.000,00       15.400.000,00

Jumlah                                  129.965.000,00

PPN 10%              12.996.500,00

Total      142.961.500,00

 

Bahwa Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027/BAST.PPK-PPB/AK/113.4/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan telah dibayar lunas.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan

pengadaan Printer Pass Book merek Epson PLQ-20. Berdasarkan harga pasar yang diakses  melalui  internet  tanggal  14  Desember  2017  dan  26  April  2018  melalui website e-katalog dan Bhinneka.com, harga satu unit Printer Pass Book merek Epson PLQ-20  untuk periode  bulan  Januari 2017  adalah  sebesar  Rp7.950.000,00  sudah termasuk garansi distributor resmi selama satu tahun.

Selain itu, sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp15.400.000,00 tidak dapat

diyakini kebenarannya karena hanya berupa surat pernyataan dari Direktur CV PB dan bukan sertifikat asli dari distributor resmi. Dengan demikian, terdapat kemahalan harga sebesar Rp42.515.000,00 ((11 x Rp10.415.000,00)- (11xRp7.950.000,00)+(Rp15.400.000,00)).

  1. Kemahalan harga   atas   pengadaan   peralatan   kompresor   udara   sebesar

Rp83.061.000,00

Bahwa Pengadaan kompresor udara dilaksanakan oleh CV PB sesuai Surat Perintah

Kerja (SPK) Nomor 027/6304/PL.KU/AK/113.4/2017 tanggal 18 Januari 2017 dengan

nilai kontrak   Rp109.505.000,00   (termasuk   PPN).   Pengadaan   tersebut   merupakan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 17 Januari 2017 s.d 15

Februari 2017.

Tabel Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Kompresor Udara

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan

 

(Rp)       Jumlah (Rp)

1              Kompresor  Udara  Merk  Lakoni

Imola 225 2 HP  11 Unit 7.039.400,00       77.433.400,00

2              Extend Waranty 12 Bulan             11 Unit 2.010.600,00       22.116.600,00

Jumlah                                  99.550.000,00

PPN 10%              9.955.000,00

Total      109.505.000,00

Bahwa Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan Nomor 027/6304/PL.KU/AK/113.4/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/0001527/2017 tanggal 16 Maret

2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan 11 unit kompresor udara merek Lakoni Imola 225 2 HP. Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal 15 Desember 2017 dan 26 April

2018 melalui website Tokopedia.com dan Monotaro.id, harga satu unit kompresor udara merk Lakoni Imola 225 2 HP untuk periode bulan Desember 2016 s.d Februari

2017 adalah sebesar Rp1.210.000,00 dan Rp1.499.000,00 sudah termasuk garansi distributor resmi selama satu tahun.

Selain itu, sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp22.116.600,00 tidak dapat

diyakini kebenarannya karena hanya berupa surat pernyataan dari Direktur CV PB dan bukan sertifikat asli dari distributor resmi. Dengan mempertimbangkan harga tertinggi sebesar Rp1.499.000,00/unit, maka terdapat kemahalan harga sebesar Rp83.061.000,00 ((11       x       Rp7.039.400,00)    –   (11xRp1.499.000,00)+(Rp22.116.600,00)).

 

 

  1. Kemahalan harga   atas  pengadaan   peralatan   dongkrak   buaya   sebesar

Rp94.578.000,00

Bahwa Pengadaan dongkrak buaya dilaksanakan oleh CV MGS sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/6303-01-PL.DKB-PPPLL/104/2017 tanggal 18 Januari 2017 dengan nilai kontrak Rp108.900.000,00 (termasuk PPN). Pengadaan tersebut merupakan   pengadaan   barang   yang   dilaksanakan   oleh   PPK   melalui   metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 18

Januari 2017 s.d 18 Februari 2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Dongkrak Buaya

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan

 

(Rp)       Jumlah (Rp)

1              Dongkrak Buaya Tekiro 2 Ton      11 Unit 7.885.000,00       86.735.000,00

2              Extend Waranty 12 Bulan             11 Unit 1.115.000,00       12.265.000,00

Jumlah                                  99.000.000,00

PPN 10%              9.900.000,00

Total      108.900.000,00

 

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027/DKB/AK/113.4/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/0001524/2017 tanggal 16 Maret 2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan

pengadaan 11 unit dongkrak buaya 2 ton merek Tekiro. Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal 15 Desember 2017 dan 26 April 2018 melalui website Tokopedia.com, harga satu unit dongkrak buaya 2 ton merek Tekiro untuk periode bulan Desember 2016 s.d Januari 2017 adalah sebesar Rp350.000,00 dan Rp402.000,00. Selain itu, sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp12.265.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya karena hanya berupa surat pernyataan dari Direktur CV MGS dan bukan sertifikat asli dari distributor resmi. Dengan  demikian, terdapat kemahalan harga sebesar Rp94.578.000,00 ((11 x Rp7.885.000,00)- (11xRp402.000,00)+(Rp12.265.000,00)).

 

 

  1. Kemahalan harga    atas    pengadaan    peralatan    generator    set    sebesar

Rp80.652.000,00

Bahwa Pengadaan generator set dilaksanakan oleh CV CA sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/7875/PL.GST.AK/113.4/2017 tanggal 23 Januari 2017 dengan nilai kontrak   Rp164.947.200,00   (termasuk   PPN).   Pengadaan   tersebut   merupakan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 23 Januari 2017 s.d 20

Februari 2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Generator Set

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan

 

(Rp)       Jumlah (Rp)

1              Generator Set 5000 Watt merk

 

General 11 Unit 12.460.000,00     137.060.000,00

2              Extend Waranty 12 Bulan             11 Unit 1.172.000,00       12.892.000,00

Jumlah                                  149.952.000,00

PPN 10%              14.995.200,00

Total      164.947.200,00

 

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan berita Acara Serah Terima

Pekerjaan Nomor 027/18450/BAST.PPK-GST/AK/113.4/2017 tanggal 20 Februari

2017 dan telah dibayar lunas.

Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal 26 April 2018 melalui website Klikteknik.com dan Sm-tehnik.com, harga satu unit generator set 5000 watt merek General untuk periode bulan Januari 2017 adalah sebesar Rp5.750.000,00 dan Rp6.300.000,00.

Selain itu, sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp12.892.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya karena hanya berupa surat pernyataan dari Direktur CV CA dan bukan sertifikat asli dari distributor resmi. Dengan demikian, terdapat kemahalan harga sebesar Rp80.652.000,00 ((11 x Rp12.460.000,00)- (11xRp6.300.000,00)+(Rp12.892.000,00)).

 

 

  1. Kemahalan harga atas pengadaan server HD 1 TB sebesar Rp70.900.000,00

Bahwa Pengadaan server HD 1 TB dilaksanakan oleh CV MA sesuai Surat Perintah

Kerja (SPK) Nomor 027/16384/113.4/2017 tanggal 14 Februari 2017 dengan nilai kontrak

Rp174.515.000,00  (termasuk  PPN).  Pengadaan  tersebut  merupakan  pengadaan

barang yang dilaksanakan oleh PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 14 Februari 2017 s.d 27 Februari

2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Server HD 1 TB

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan (Rp)            Jumlah (Rp)

1              Server HD 1 TB merk Rainer TSVC4-3.0 SATA35 V5 Intel XEON 4 Cores 8 GB HDD 1 TB        5 Unit                31.730.000,00     158.650.000,00

Jumlah                                  158.650.000,00

PPN 10%              15.865.000,00

Total      174.515.000,00

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan Nomor 027/21013/113.1/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/000320/2017 tanggal 29 Maret 2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan 5 unit server HD 1 TB merek Rainer. Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal 26 April 2018 melalui website e-katalog, harga satu unit server HD 1 TB merek Rainer untuk periode bulan Januari s.d. Februari 2017 adalah sebesar Rp17.550.000,00 sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp70.900.000,00 ((5 x Rp31.730.000,00)-(5xRp17.550.000,00)).

 

 

  1. Kemahalan harga atas pengadaan camera dome PTZ sebesar Rp92.586.000,00

Bahwa Pengadaan camera dome PTZ dilaksanakan oleh CV MA dan CV DI sesuai Surat

Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/17962/113.4/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan Nomor

027/17440/113.4/2017 16 Februari 2017 dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp179.388.000,00 (termasuk PPN) dan Rp179.487.000,00 (termasuk PPN). Pengadaan tersebut  merupakan  pengadaan  barang  yang  dilaksanakan  oleh  PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 17

Februari 2017 s.d 2 Maret 2017 dan tanggal 16 Februari 2017 s.d. 1

Maret 2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan item Camera Dome PTZ

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan

 

(Rp)       Jumlah (Rp)

1              Camera  DOM  PTZ  2  MP  20x

Optical Zoom     12 Unit 18.100.000,00     217.200.000,00

Jumlah                                  217.200.000,00

PPN 10%              21.720.000,00

Total      238.920.000,00

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan   Nomor   027/22366/113.1/2017   tanggal   1   Maret   2017   dan   Nomor

027/22870/113.1/2017 tanggal 2 Maret 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D  Nomor  LS/0003004/2017  tanggal  29  Maret  2017  dan  Nomor LS/0002965/2017 tanggal 27 Maret 2017.

Berdasarkan  dokumen  penawaran  dari  supplier  yang  diperoleh  dari  penyedia

diketahui terdapat kemahalan harga atas item pekerjaan pengadaan 12 unit camera dome  PTZ.  Harga  satu  unit  camera  dome  PTZ  adalah  sebesar  Rp10.384.500,00 (sudah termasuk biaya pengiriman, pajak impor, dan handling fee) sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp92.586.000,00 ((12 x Rp18.100.000,00)- (12xRp10.384.500,00)).

  1. Kemahalan harga atas pengadaan drone sebesar Rp5.000.000,00

Bahwa Pengadaan drone dilaksanakan oleh CV A sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/101322.17/113.4/2017   tanggal   16   Oktober   2017   dengan   nilai   kontrak Rp49.500.000,00 (termasuk PPN). Pengadaan tersebut merupakan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 16 Oktober 2017 s.d 19 Oktober 2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Drone

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan

 

(Rp)       Jumlah (Rp)

1              Drone DJI Mavic Pro Combo        2 Unit    22.500.000,00     45.000.000,00

Jumlah                                  45.000.000,00

PPN 10%              4.500.000,00

Total      49.500.000,00

Bahwa Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan Nomor 027/102908/113.1/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan kuitansi Nomor  026/Kwi/CV.Ardi/X/2017 tanggal 19

Oktober 2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan 2 unit drone merek DJI Mavic Pro Combo. Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal 26 April 2018 melalui website Plazakamera.com dan Surabayahobby.com,  harga  satu  unit  drone  merek  DJI Mavic  Pro  Combo  untuk periode bulan Oktober 2017 adalah sebesar Rp19.220.000,00 dan Rp20.000.000,00. Dengan mempertimbangkan harga tertinggi sebesar Rp20.000.000,00/unit maka terdapat kemahalan harga sebesar Rp5.000.0000,00 ((2 x Rp22.500.000,00)- (2xRp20.000.000,00)).

 

 

  1. Kemahalan harga atas pengadaan peralatan alat ukur meteran digital sebesar

Rp140.668.004,00

Bahwa Pengadaan alat ukur meteran digital dilaksanakan oleh CV DM sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/18484/113.4/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan nilai kontrak   Rp190.696.000,00   (termasuk   PPN).   Pengadaan   tersebut   merupakan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 20 Februari 2017 s.d 6

Maret 2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Alat Ukur Meteran Digital

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan

(Rp)       Jumlah (Rp)

1              Alat Ukur Meteran Digital merk

Makita LD050P  22 Unit 7.198.182,00       158.360.000,00

2              Extend Waranty 12 Bulan             1 Unit    15.000.000,00     15.000.000,00

Jumlah                                  173.360.000,00

PPN 10%              17.336.000,00

Total      190.696.000,00

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan berita Acara Serah Terima

Pekerjaan Nomor 027/23659/113.1/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/0003662/2017 tanggal 5 April 2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan 22 unit alat ukur meteran digital merek Makita LD050P. Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal 26 April 2018 melalui website Bhinneka.com, harga satu unit alat ukur meteran digital merek Makita LD050P untuk periode bulan Maret

2017 adalah sebesar Rp1.486.000,00 sudah termasuk garansi resmi distributor selama

24 bulan.Selain itu, sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp15.000.000,00 tidak dapat  diyakini  kebenarannya  karena  bukan  sertifikat  asli  dari  distributor  resmi. Dengan demikian, terdapat kemahalan harga sebesar Rp140.668.004,00 ((22 x Rp7.198.182,00)-(22xRp1.486.000,00)+(Rp15.000.000,00)).

 

 

  1. Kemahalan harga atas pengadaan proyektor sebesar Rp27.487.000,00

Bahwa Pengadaan proyektor dilaksanakan oleh CV TJI sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/6778/I/113.2/2017 tanggal 18 Januari 2017 dengan nilai kontrak Rp129.140.000,00  (termasuk  PPN).  Pengadaan  tersebut  merupakan  pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 18 Januari 2017 s.d 31 Januari

  1. Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Proyektor

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan     Jumlah (Rp)

(Rp)

1              Proyektor     Panasonic  7000       1 Unit    117.400.000,00  117.400.000,00

Lumens PT-EW730Z

Jumlah                                  117.400.000,00

PPN 10%              11.740.000,00

Total      129.140.000,00

 

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027/24566/113.2/2017 tanggal 7 Maret 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/0002967/2017 tanggal 27 Maret 2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan

pengadaan satu unit proyektor merek Panasonic PT-EW730Z. Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal 14 Desember 2017 melalui website e- katalog, harga satu unit proyektor merek Panasonic PT-EW730Z adalah sebesar Rp94.022.000,00.

Selain itu, terdapat denda sebesar Rp4.109.000,00 atas keterlambatan pelaksanaan serah terima pekerjaan yakni 1/1000 dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp27.487.000,00 ((1 x Rp117.400.000,00)-(1xRp94.022.000,00)+(35/1000 x Rp117.400.000,00)).

 

 

j.Kemahalan  harga  atas  pengadaan  alat uji  emisi  bensin  untuk  UPT  LLAJ Lamongan, UPT LLAJ Surabaya dan UPT LLAJ Madiun sebesar Rp265.185.500,00

Bahwa Pengadaan alat uji emisi bensin kendaraan dilaksanakan oleh CV AM, CV PJU

dan CV KL sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/18490/113.4/2017 tanggal 20

Februari 2017, Nomor 027/28896/113.4/2017 dan Nomor 027/29418/113.4/2017 dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp136.290.000,00 (termasuk PPN), Rp139.150.000,00 (termasuk PPN) dan Rp136.400.000,00 (termasuk PPN). Pengadaan tersebut  merupakan  pengadaan  barang  yang  dilaksanakan  oleh  PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 20

Februari 2017 s.d 27 Februari 2017, tanggal 20 Maret 2017 s.d. 27

Maret 2017 dan tanggal 21 Maret s.d 28 Maret 2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Alat Uji Emisi Bensin

 

No          Uraian   Volume Pelaksana            Harga Satuan     Jumlah (Rp)

(Rp)

1              Alat Uji Emisi Bensin Koeng         1 Unit    CV. AM 108.900.000,00  108.900.000,00

KEG     500     UPT     LLAJ

Lamongan

 

 

2              Extend Waranty 12 Bulan             1 Unit    CV. AM 15.000.000,00     15.000.000,00

3              Alat Uji Emisi Bensin Koeng         1 Unit    CV. PJU 109.500.000,00  109.500.000,00

KEG     500     UPT     LLAJ

Surabaya

4              Extend Waranty 12 Bulan             1 Unit    CV. PJU 17.000.000,00     17.000.000,00

5              Alat Uji Emisi Bensin Koeng

 

KEG 500 UPT LLAJ Madiun            1 Unit    CV. KL    109.500.000,00  109.500.000,00

6              Extend Waranty 12 Bulan             1 Unit    CV. KL    15.000.000,00     15.000.000,00

Jumlah                                                  374.900.000,00

PPN 10%              37.490.000,00

Total      412.390.000,00

Bahwa Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan   Nomor   027/21048/113.4/2017   tanggal   27   Februari   2017, Nomor 027/30485/113.1/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan Nomor 027/31505/113.1/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/0003648/2017 tanggal 5 April 2017, Nomor LS/0004240/2017 tanggal 13 April

2017 dan Nomor LS/0003655/2017 tanggal 5 April 2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan  alat  uji  emisi  bensin.  Berdasarkan  harga  pasar  yang  diakses  melalui internet   tanggal   15   Desember   2017   dan   27   April   2018   melalui   website Bukalapak.com,  Jsotomototif.com dan  Belanjalakes.com diketahui  terdapat kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan tiga unit alat uji emisi bensin.

Harga satu unit alat uji emisi bensin merek Koeng KEG 500 berada dikisaran harga

Rp31.000.000,00-Rp36.571.500,00 sudah termasuk garansi resmi selama dua tahun. Selain itu, sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp47.000.000,00 tidak dapat diyakini  kebenarannya  karena  bukan  sertifikat  asli  dari  distributor  resmi. Dengan mempertimbangkan harga tertinggi sebesar Rp36.571.500,00 maka terdapat kemahalan harga sebesar Rp265.185.500,00 ((Rp374.900.000,00)- (3xRp36.571.500,00)).

 

 

  1. Kemahalan harga  atas  pengadaan  alat  uji  emisi  solar  untuk  UPT  LLAJ Surabaya dan UPT LLAJ Madiun sebesar Rp176.800.000,00

Bahwa Pengadaan alat uji emisi solar kendaraan dilaksanakan oleh CV DM dan CV ASK

sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/23653/113.4/2017 tanggal 6 Maret

2017 dan Nomor 027/27913/113.4/2017 tanggal 16 Maret 2017 dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp154.880.000,00 (termasuk PPN) dan  Rp157.300.000,00 (termasuk PPN).

Pengadaan  tersebut  merupakan  pengadaan  barang  yang  dilaksanakan  oleh  PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 6 Maret 2017 s.d 13 Maret 2017 dan tanggal 16 Maret s.d 26 Maret

2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Alat Uji Emisi Solar

 

No          Uraian   Volume Pelaksana            Harga Satuan

 

(Rp)       Jumlah (Rp)

1              Alat Uji Emisi Solar

Koeng OP 201 UPT LLAJ Surabaya              1 Unit    CV. DM 125.800.000,00  125.800.000,00

2              Extend Waranty 12

Bulan     1 Unit    CV. DM 15.000.000,00     15.000.000,00

3              Alat Uji Emisi Solar

Koeng OP 201 UPT LLAJ Madiun 1 Unit    CV. ASK 125.000.000,00  125.000.000,00

 

 

4              Extend Waranty 12

 

Bulan     1 Unit    CV. ASK 18.000.000,00     18.000.000,00

Jumlah                                                  283.800.000,00

PPN 10%              28.380.000,00

Total      312.180.000,00

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan  Nomor  027/26324/113.1/2017  tanggal  13  Maret  2017  dan  Nomor

027/30770/113.1/2017 tanggal 23 Maret 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/0003653/2017 tanggal 5 April 2017 dan Nomor LS/0004250/2017 tanggal 13 April 2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan

pengadaan alat uji emisi solar. Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal 15 Desember 2017 melalui website Tokopedia.com diketahui terdapat

kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan dua unit alat uji emisi solar. Harga satu unit alat uji emisi solar merek Koeng OP 201 adalah sebesar Rp53.500.000,00.

Selain itu, sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp33.000.000,00 tidak dapat

diyakini kebenarannya karena bukan sertifikat asli dari distributor resmi sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp176.800.000,00 ((Rp283.800.000,00)- (2xRp53.500.000,00)).

 

 

  1. Kemahalan harga atas  pengadaan  alat  uji  pengereman  untuk  UPT  LLAJ Madiun sebesar Rp140.000.000,00

Bahwa Pengadaan alat uji pengereman dilaksanakan oleh CV Ar sesuai Surat Perintah

Kerja (SPK) Nomor 027/23218/113.4/2017 tanggal 3 Maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar   Rp187.000.000,00   (termasuk   PPN).   Pengadaan   tersebut   merupakan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 3 Maret s.d 10 Maret 2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Alat Uji Pengereman

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan

 

(Rp)       Jumlah (Rp)

1              Alat    Uji    Pengereman    merk

 

Capelec CAP9500              1 Unit    151.500.000,00  151.500.000,00

2              Extend warranty 12 bulan             1 Unit    18.500.000,00     18.500.000,00

Jumlah                                  170.000.000,00

PPN 10%              17.000.000,00

Total      187.000.000,00

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan Nomor 027/25847/113.4/2017 tanggal 10 Maret 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/0007248/2017 tanggal 23 Mei 2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan  alat  uji  pengereman.  Berdasarkan  harga  pasar  yang  diakses  melalui internet tanggal 20 April 2018 melalui website Equipement-controle-technique.com diketahui terdapat kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan satu unit alat uji pengereman merek Capelec CAP9500. Harga satu unit alat uji pengereman merek Capelec   CAP9500   adalah   sebesar   Rp30.000.000,00   (sudah   termasuk   biaya pengiriman, pajak impor, dan handling fee).

Selain itu sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp18.500.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya karena bukan sertifikat asli dari distributor resmi sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp140.000.000,00 ((Rp170.000.000,00)- (Rp30.000.000,00)).

  1. Kemahalan harga atas  pengadaan  alat  uji  kebisingan  untuk  UPT  LLAJ Probolinggo, Bangkalan, Jember, Banyuwangi dan Madiun sebesar Rp66.500.000,00

Bahwa Pengadaan alat uji kebisingan dilaksanakan oleh CV BJU sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/13199/113.4/2017 tanggal 6 Maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar   Rp157.300.000,00   (termasuk   PPN).   Pengadaan   tersebut   merupakan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 6 Maret s.d 13 Maret 2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Alat Uji Kebisingan Suara

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan

(Rp)       Jumlah (Rp)

1              Alat  Uji  Kebisingan  merk  TES

 

1352F    5 Unit    25.600.000,00     128.000.000,00

2              Extend warranty 12 bulan             1 Unit    15.000.000,00     15.000.000,00

Jumlah                                  143.000.000,00

PPN 10%              14.300.000,00

Total      157.300.000,00

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan Nomor 027/26348/113.1/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/0003658/2017 tanggal 5 April 2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan alat uji kebisingan suara. Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal 20 April 2018 dan 28 April 2018 melalui website Amazon.com dan Lazada.co.id diketahui terdapat kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan satu unit alat uji kebisingan suara. Harga satu unit alat uji kebisingan suara merek TES 1352F adalah sebesar Rp14.544.000,00 dan Rp15.300.000,00.

Selain itu sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp15.000.000,00 tidak dapat diyakini  kebenarannya  karena  bukan  sertifikat  asli  dari  distributor  resmi. Dengan mempertimbangkan harga tertinggi sebesar Rp15.300.000,00 maka terdapat kemahalan harga sebesar Rp66.500.000,00 ((Rp143.000.000,00)-(5 x Rp15.300.000,00)).

 

 

  1. Kemahalan harga atas pengadaan alat timbangan portable untuk UPT LLAJ Madiun sebesar Rp135.100.000,00

Bahwa Pengadaan alat timbangan portable dilaksanakan oleh CV PJU sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/28920/113.4/2017 tanggal 20 Maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp189.420.000,00 (termasuk PPN). Pengadaan tersebut merupakan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 20 Maret s.d 27 Maret 2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Alat Timbangan Portable

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan

 

(Rp)       Jumlah (Rp)

1              Alat Timbangan Portable              1 Unit    154.200.000,00  154.200.000,00

2              Extend warranty 12 bulan             1 Unit    18.000.000,00     18.000.000,00

Jumlah                                  172.200.000,00

PPN 10%              17.220.000,00

Total      189.420.000,00

 

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027/30983/113.4/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/0004247/2017 tanggal 13 April 2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan

pengadaan alat timbangan portable. Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal 24 April 2018 melalui website Alibaba.com diketahui terdapat kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan satu unit alat timbangan portable.

Harga satu unit alat timbangan portable sesuai spesifikasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp37.100.000,00 (sudah termasuk biaya pengiriman, pajak impor, dan handling fee). Selain itu sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp18.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya karena bukan sertifikat asli dari distributor resmi sehingga terdapat kemahalan harga sebesar

Rp135.100.000,00 ((Rp172.200.000,00)-(Rp37.100.000,00)).

 

 

  1. Kemahalan harga atas pengadaan alat uji sinar lampu kendaraan untuk UPT LLAJ Madiun sebesar Rp70.200.000,00

Bahwa Pengadaan alat uji sinar lampu kendaraan dilaksanakan oleh CV PM sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/24225/113.4/2017 tanggal 7 Maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp148.720.000,00 (termasuk PPN). Pengadaan tersebut merupakan pengadaan   barang   yang   dilaksanakan   oleh   PPK   melalui   metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 7

Maret s.d 14 Maret 2017

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Alat Sinar Uji Lampu Kendaraan

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan

(Rp)       Jumlah (Rp)

1              Alat Uji Sinar Lampu KOENG KEH 3000S  1 Unit    118.100.000,00  118.100.000,00

2              Extend warranty 12 bulan             1 Unit    17.100.000,00     17.100.000,00

Jumlah                                  135.200.000,00

PPN 10%              13.520.000,00

Total      148.720.000,00

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan Nomor 027/25868/113.4/2017 tanggal 10 Maret 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/0007243/2017 tanggal 23 Mei 2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan alat uji uji sinar lampu kendaraan. Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal 28 April 2018 melalui website Koeng.page.tl diketahui terdapat kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan satu unit alat uji sinar lampu kendaraan. Harga satu unit alat uji sinar lampu kendaraan merek Koeng KEH 3000S adalah sebesar Rp65.000.000,00 (sudah termasuk dukungan  garansi dan  service). Selain itu sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp17.100.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya karena bukan sertifikat asli dari distributor resmi sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp70.200.000,00 ((Rp135.200.000,00)- (Rp65.000.000,00)).

 

 

  1. Kemahalan harga atas pengadaan notebook sebesar Rp105.259.000,00

Bahwa Pengadaan notebook dilaksanakan oleh CV CA sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor  027/7877/PL.NT/AK/113.4/2017  tanggal  23  Januari  2017  dengan  nilai kontrak sebesar Rp197.895.000,00 (termasuk PPN). Pengadaan tersebut merupakan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PPK melalui metode pengadaan langsung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 23 Januari s.d 20 Februari

2017.

Rincian Anggaran dan Biaya atas Pengadaan Notebook

 

No          Uraian   Volume Harga Satuan (Rp)            Jumlah (Rp)

1              Notebook Lenovo  Ideapad 110

 

Core i5 4GB 1TB                11 Unit 14.750.000,00     162.250.000,00

2              Extend warranty 12 bulan             11 Unit 1.605.000,00       17.655.000,00

Jumlah                                  179.905.000,00

PPN 10%              17.990.500,00

Total      197.895.500,00

 

 

 

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027/BAST.PPK-NT/AK/113.4/2017 tanggal 20 Februari 2017 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor LS/0001528/2017 tanggal 16 Maret

2017.

Hasil survei harga pasar menunjukkan adanya kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan notebook. Berdasarkan harga pasar yang diakses melalui internet tanggal

28 April 2018 melalui website Blibli.com, Tokopedia.com, dan Bukalapak.com diketahui

terdapat  kemahalan  harga  atas  pekerjaan  pengadaan  11  unit  notebook. Harga satu unit notebook merek Lenovo Ideapad 110 Core i5 4GB 1 TB adalah sebesar Rp6.092.000,00,  Rp5.999.999,00  dan  Rp6.786.000,00  (sudah  termasuk garansi satu tahun).

Selain itu sertifikat/bukti extend warranty 12 bulan sebesar Rp17.905.000,00 tidak dapat diyakini  kebenarannya  karena  bukan  sertifikat  asli  dari  distributor  resmi. Dengan mempertimbangkan harga tertinggi sebesar Rp6.786.000,00 maka terdapat kemahalan harga sebesar Rp105.259.000,00 ((Rp179.905.000,00)-(11 x Rp6.786.000,00)).

 

 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

 

  1. Peraturan Presiden   Nomor   54  Tahun   2010   tentang   Pengadaan   Barang/Jasa

Pemerintah,  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  4

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 pada:

1)   Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip- prinsip   yaitu   efisien,   efektif,   transparan,   terbuka,   bersaing,   adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

2)   Pasal 66 pada:

  1. a) Ayat 5 yang menyatakan HPS digunakan sebagai: (1) Alat untuk menilai kewajaran penawaran  termasuk  rinciannya;  (2)  Dasar  untuk  menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode pagu anggaran;
  2. b) Ayat 7 yang menyatakan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: (1) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); (2) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

(4) Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang  berjalan  dengan mempertimbangkan  faktor  perubahan  biaya;  (5) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; (6) Hasil pembandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; (7) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); (8) Norma      indeks;      dan/atau      (9)      Informasi      lain yang      dapat dipertanggungjawabkan;

  1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 110 ayat 4 bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)  wajib  melakukan  e-purchasing  terhadap  Barang/Jasa yang  sudah  dimuat dalam sistem katalog  elektronik  sesuai  dengan  kebutuhan K/L/D/I

 

 

KERUGIAN NEGARA sebesar Rp1.596.491.504,00.

 

 

 

Share this post

Post Comment