PKN Melaporkan Penyelewengan Anggaran di Kabupaten Sampang (Madura)

PKN Melaporkan Penyelewengan Anggaran di Kabupaten Sampang (Madura)

SAMPANG, pknri.com — Pemantau Keuangan Negara kembali melaporkan para oknum atas dugaan korupsi dengan penyelewengan Belanja Perjalanan dinas untuk kegiatan Studi Banding DPRD Kabupaten Sampang. Dalam pencarian yang dilakukan oleh Tim PKN Sampang menemukan bahwa ada kelebihan pembayaran kurang-lebih sebesar Rp 560.210.379,00. Laporan tersebut diterima baik oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Sampang dengan nomor laporan 03/LP/POLRES/SAMPANG/PKN/X/2018.

Dalam waktu yang sama, Tim PKN Sampang juga telah melaporkan Dinas Dinas Lingkungan Hidup Sampang atas dugaan korupsi pada pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.Tidak lama sebelum adanya laporan tersebut, sekitar satu bulan yang lalu juga Tim PKN Sampang sudah menyeret oknum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Sampang terkait dugaan korupsi atas pembangunan instalasi Pembangkit Biogas yang tidak sesuai kontrak.

Hal ini dibenarkan dengan bukti serah terima laporan yang diterima oleh Bripka Akbarullah, SH. Tim PKN Sampang yang diketuai oleh Haris juga memberikan keterangan untuk membenarkan adanya laporan tersebut. Saat dikonfirmasi, Haris mengatakan telah geram terhadap oknum-oknum koruptor yang kerap merajalela di Jawa Timur, khuusunya Sampang.

“Sebagai putra daerah, tentu dampak perilaku para koruptor ini sudah sangat merampas hak-hak rakyat dan ini sungguh keterlaluan. Saya harus mengembalikan harkat dan martabat rakyat sesuai dengan haknya, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya pada pasal 27-34.” Ungkap Haris dengan tegas.

“Saya sangat berterima kasih karena PKN sebagai Mediator telah memberikan kesempat bagi saya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Negara ini, khususnya Sampang (Madura) tempat kelahiran saya. Selama ini saya tidak punya kekuatan karena hanya bergerak atas nama pribadi, yang kerap tidak dipandang sebelah mata oleh para oknum aparat apabila menemukan penyimpangan”, tambahnya.

Sehari sebelum dikonfirmasi, PKN Sampang telah memberikan informasi tentang rencana pelaporan tersebut ke PKN Pusat, hal ini disambung baik dan mendapat dukungan penuh.

 

“Kami akan selalu memberikan semangat kepada Tim yang berada di daerah. Dasar kita memantau para pejabat kita tidak lain adalah membantu rakyat agar apa yang menjadi haknya tidak dirampas oleh para oknum pejabat yang tidak memiliki hati nurani. Selama ini kan tidak seperti yang kita harapkan, apalagi daerah yang berada di daerah pedalaman, yang sulit dipantau oleh Pemerintah Pusat. Nah, untuk itulah kita hadir sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, secara khusus memantau pengadaan barang dan konstruksi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau dinas tertentu. BPK dan KPK memiliki fungsi yang terbatas dalam memberantas korupsi di negeri ini, maka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kami memiliki kepedulian yang tinggi menjaga keutuhan bangsa lewat cara kami sendiri” Ujar Sekjen PKN Republik Indonesia.

Sekjen PKN menambahkan, “PKN akan terus memantau setiap perkembangan laporan yang kami sampaikan ke pihak yang memiliki wewenang untuk itu. Atas amanat rakyat dan Undang-Undang, PKN akan selali mengutamakan profesionalisme dalam melaksanakan tugas”.

“Harapannya, dengan kehadiran PKN di Negara ini akan mampu membendung niat-niat buruk para pejabat kita dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sebab jabatan itu adalah tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat untuk tidak selalu berada di garis kemisikinan” Ungkapnya menutup pembicaraan.

Red. pknri

Share this post

Post Comment