pkn melawan Ketua dprd dan Inspektorat Kabupaten bogor

pkn melawan Ketua dprd dan Inspektorat Kabupaten bogor

PKN melawan Lembaga Pengawas Pemdakab  Kabupaten Bogor ( INSPEKTORAT ) dan KETUA  DPRD KAB BOGOR …….

UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public sudah 12 Tahun berlaku di republik ini ,namun  Ketua DPRD dan Inspektorat Kabupaten Bogor sampai saat ini belum memahami  dan mengerti atau belum patuh terhadap perintah konstitusi dan tuntutan reformasi antara lainnya Keterbukaan Informasi Publik ,mereka ini masih terkungkung dengan pemikiran zaman dahulu nyatiu tertutup dan merasa APBD  dan keuangan negara yang mereka kelola adalah milik Pribadi dan kelompok ,,sehingga masyarakat tidak boleh mengetahui  dan tidak perlu tau …Kondisi ini bukan lah hanya sebuah cerita atau Hoaks ,ini benar benar terjadi dengan fakta fakta atau bukti bukti sebagai berikut ..

 

1.Bahwa PKN akan melawan Ketua Dprd dan Inspektorat  di Persidangan Komisi Informasi Provinsi jawa barat di bandung

2.Bahwa PKN terpaksaa melakukan perlawaanan ini karena  Kedua Lembaga ini tidak memberikan Permohonan Informasi Publik yang di minta PKN.

3.Permintaan Informasi yang di minta adalah tentang Laporan pertanggung Jawaban Pengunaan Keuangan dan Dokumen kontrak Pada pengadaan Barang dan jasa di 2 lembaga ini ini..

4.Bahwa PKN  meminta dokumen ini sebagai informasi awal dan data awal dalam melaksanakan control social dan investigasi guna mencari bukti bukti dugaan korupsi sesuai amanat pp  no 43 tahun 2018

5.Persidangan di laksanakan pada  Rabu Tanggal 22 januari 2020 di kantor komisi Informasi bandung

PKN mengharapakan dengan Persidangan ini akan membawa perobahan di pemdakab Bogor dan DPRD bogor nyaitu  Di  di laksanakannya Budaya  Keterbukaan informasi sesuai tuntutan reformasi dan tuntuntun Masa Milenium saat ini….

Pkn harapkan..juga,,, ROBOH NYA TEMBOK KESOMBONGAN DAN KEANGKUHAN  dan SEMOGA TIDAK LAGI KETERBELAKANGAN ………..SEPERTI ZAMAN DAHULU ……….

 

HANCUR TEMBOK KESOMBONGAN

BONGKAR MAFIA KORUPSI

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA

 

PATAR SIHOTANG SH MH

www.frontantikorupsi.com

 

 

Share this post

Post Comment