PKN melaporkan Dugaan korupsi di sekda dan Sekwan DPRD Tuban.

PKN  melaporkan Dugaan korupsi di sekda dan Sekwan DPRD Tuban.

DUGAAN KORUPSI DI SEKDA TUBAN dan SEKWAN DPRD Tuban ..JAWA TIMUR….
Pemantau Keuangan Negara –PKN Melaporkan ke Kajari Tuban Jawa Timur atas Dugaan Korupsi di SEKDA Pemdakab dan SEKWAN DPRD Tuban . terkait Belanja Modal Pengadaan LED dan LCD Proyektor pada TA 2018, dengan Nilai kontrak Harga Penawaran Rp 2.832.490.000,00 dan di sekwan Harga Penawaran Rp 1.087.563.000,00 Dengan modus mar”up sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, Dengan fakta – fakta sebagai berikut :
FAKTA – FAKTA I :
A.SEKDAKAB TUBAN
Informasi Pemenang Lelang Tahun Anggaran 2018
Nama Lelang Belanja Modal Pengadaan LED dan LCD Proyektor
Kategori Pengadaan Barang
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban
Satuan Kerja SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
Pagu Rp 2.962.000.000,00
HPS Rp 2.837.135.000,00
Nama Pemenang PT. TA BERLI NUSAN
Alamat JL. XXX MARANG NO.69XXX.RT 0XX3 RW. 0XX DESA. SXXXXWARAS
KEC. JENU – Tuban (Kab.) – Jawa Timur
NPWP 81.148.443.5-XXXX 000
Harga Penawaran Rp 2.832.490.000,00

B.SEKWAN DPRD TUBAN

Informasi Pemenang Lelang Tahun Anggaran 2018
Nama Lelang Pengadaan peralatan Studio Visual
Kategori Pengadaan Barang
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban
Satuan Kerja SEKRETARIAT DPRD
Pagu Rp 1.096.975.000,00
HPS Rp 1.096.000.000,00
Nama Pemenang cv.kar nuXX
Alamat Desa tahulu merakurak – Tuban (Kab.) – Jawa Timur
NPWP 03.164.096.4-6XX 000
Harga Penawaran Rp 1.087.563.000,00
Bahwa Belanja Modal Pengadaan LED dan LCD Proyektor yang dilaksanakan oleh PT. XXXXXXXXXX Dengan Alamat JL. SEMXXXXXXXXX SUGIHWARAS KEC. JENU – Tuban (Kab.) – Jawa Timur sesuai informasi pengumuman pemenang lelang di LPSE TUBAN dengan nilai penawaran Rp 2.832.490.000,00.
2. Bahwa di dalam perencanaan pembuatan RAB diduga ada kesengajaan oleh perencana melakukan mar”up bahan volume dengan modus tidak memunculkan rincian penjelasan detail antara lain : mengenai kebutuhan bahan-bahan atau Uraian Pekerjaan dan spesifikasi bahan-bahan yang di butuhkan khususnya pada pekerjaan kontruksi (Pemasangan LED/Vidiotron yang ditempatkan di Aula Kantor Pemkab, Teras Kantor Pemkab dan Ruang Rapat Lantai 1 pemkab ); 3. Bahwa berdasarkan daftar kuantitas dan spesifikasi yang dibutuhkan di dalam Belanja Modal Pengadaan LED dan LCD Proyektor TA 2018 dengan tabel sebagai berikut :
No
Jenis Barang
Identitas Barang
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan Rp.
Total Harga Rp.
I
Vidiotron Aula Kantor Pemkab
4. Bahwa berdasarkan harga pasar yang kami akses melalui internet dibeberapa wabsait toko jual beli onlain dan perusahaan distributor vidiotron menunjukkan adanya indikasi mar”up atas Belanja Modal Pengadaan LED dan LCD Proyektor TA 2018, Dengan biaya perhitungan yang kami lakukan sebagai berikut :
KERUGIAN NEGARA

5. DUGAAN PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA = HargaPenawaran Rp 2.832.490.000,00. – Rp 1.546.538.400 (Perhitungan Biaya Pekerjaan, Pajak dan Keuntungan ) = Rp 1.285.951.600;

6. LAMPIRAN BARANG BUKTI :
– Informasi lelang dan Pemenang Lelang Belanja Modal Pengadaan LED dan LCD Proyektor TA 2018 di satuan kerja SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2018.
(Terlampir sebagai bukti P1)
– Spesifikasi dan daftar kuantitas Belanja Modal Pengadaan LED dan LCD Proyektor TA 2018 di satuan kerja SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Tuban.
(Terlampir sebagai bukti P2)
Vidiotron yang berlokasi Di Aula Kantor Pemkab Dan Vidiotron yang berlokasi Di Ruang Rapat Lantai 1
– HARGA VIDIOTRON BESD INDOOR P 2.5 DI PT ARION INDONESIA (tokXXXXXXX0
(Terlampir sebagai bukti P3)
– HARGA SENDING BOX SC-10 DI PT ARION INDONESIA (tokoXXXXXXXXXXX
(Terlampir sebagai bukti P4)

(Terlampir sebagai bukti P15)

TEMUAN TAMBAHAN
Bahwa direktur Penyedia Jasa Pengadaan LED dan LCD Proyektor pada TA 2018 di SEKDA PEMDAKAB dan SEKWAN DPRD Tuban di laksanakan oleh @ Perusahaan namun Nama Direktur nya adalah sama atau di jabat 1 orang .
ANALISA HUKUM :
Bahwa Kondisi permasalahan diatas tersebut diduga tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada:
b. UU NO 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi ..

KESIMPULAN :
PKN BERHARAP AGAR KAJARI TUBAN SEGERA MEMPROSES DUGAAN KORUPSI INI SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PEJABAT YANG LAIN,..

Share this post

Post Comment