Posko pengaduan korupsi dan pencurian anggaran pencegahan Virus corona covid 19

Posko pengaduan korupsi dan pencurian anggaran pencegahan Virus corona covid 19

 

Pemantau keuangan negara PKN membuka Pos Pengaduan terhadap penyimpangan dan korupsi dana Pencegahan dan tanggap darurat Virus Corona covid 19 yang tujuannya sebagai Wadah dan tempat masyarakat atau siapapun yang terpanggil  hati dan jiwa nya untuk melaporkan dan atau menyampaikan informasi  tentang penyimpangan dan korupsi pada anggaran  Pencegahan dan tanggap darurat Virus Corona covid 19 melalui  :

Call centre 081296103888

Email :pknpusat@gmail.com

LEMBAR INVESTIGASI DAN MONITORING

Dugaan Penyimpangan dan Korupsi dana Pencegahan dan tanggap darurat Virus Corona covid 19

Dasar Hukum :

1.Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional

2.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

3.Surat Edaran Menteri Desa PDTT, SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa..

  1. Perubahan APBDes

Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darirat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PTKD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

 

4.Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai

5.UU No 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat 2

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

 

Pada Penjelasan UU ini ,,yang di maksud dengan Keadaan tertentu adalah

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Bahwa Frase atau kata keadaan tertentu nyaitu bencana alam nasioanal sudah memenuhi unsur semenjak Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional di umumkan ..

  1. UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
  2. UU No 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
  3. UU No 31 tahun 1999 Tentang Pembrantasan tindak pidana korupsi ….

pasal 41

9.PP No 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta Masyatakat dalam membrantas korupsi

10.PP 68 Tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dam penyelenggaraan negara

11.Misi Visi dan Tupoksi PKN

 

Atas dasar tersebut Pemantau keuangan negara PKN membuka Pos Pengaduan terhadap penyimpangan dan korupsi dana Pencegahan dan tanggap darurat Virus Corona covid 19 yang tujuannya sebagai Wadah dan tempat masyarakat atau siapapun yang terpanggil  hati dan jiwa nya untuk melaporkan dan atau menyampaikan informasi  tentang penyimpangan dan korupsi pada anggaran  Pencegahan dan tanggap darurat Virus Corona covid 19 melalui  :

Call centre 081296103888

Email :pknpusat@gmail.com

Syarat dan Format Laporan atau Informasi

Dalam memberikan informasi Dibuat Laporan dan Kronologis kejadian   di usahakan memenuhi unsur unsur 5 W 1 H atau SIABIDIBAME

SIAPA – Siapa pelaku nya nama ,jabatan ,Instansi  Alamat

APA – Anggaran yang korupsi

1.dana Desa yang di geser  untuk Korban Virus Corona

2.dana kementerian Sosial untuk Korban Virus Corona

3.dana dari pemerintahan Provinsi dan Kabupaten /Kota

4.dana Kesehatan

5.dana Listrik

6.dana pembagian sembako dari Pusat

BILAMANA-Kapan terjadi penyimpangan atau Korupsi

DIMANA – Dimana terjadi .Alamat kejadian atau TKP pencurian uang anggaran Covid 19

BAGAIMANA – Modus atau cara penyimpangan pencuriannya ,

1.Apakah Fiktip

2.Apaka mark up harga atau mark up Volume

3.tidak tepat sasaran ,dikasih kepada orang kaya atau ASN atau yang mampu

MENGAPA -Apa tujuan ,ingin memperkaya diri sendiri atau kelompok

Laporan dengan kronologis kejadian di lampirkan  barang Bukti

1.FOTO   dan VIDIO

2.Hasil wawancara dengan File Audio atau Vidio

 

FORMAT LAPORAN INFORMASI KORUPSI

 

Kepada                 :ketua Pemantau keuangan negara PKN

Dari                        :Badu Warga Rt 01 Rw 01 kelurahan  Jatibening kecamatan Pondok Gede Bekasi

Prihal                    :Dugaan Korupsi pada Anggaran dana desa yang di geser untuk korban virus corona

Sumber                :Lansung atau Si A sebagai ketua RT atau Si B sebagi Ketua RW atau Si XX warga …XY

 

FAKTA FAKTA

 

Pada Tanggal 20 April 2020 saya atau kami bernama Badu atau ketua RT telah mendapat informasi atau telah melihat atau telah mengetahui bahwa telah terjadi dugaan penyimpangan atau korupsi dana desa yang di geser untuk korban virus corona yang di lakukan kepala desa atau lurah  dengan Modus Laporan Fiktip atau mark Up  sehingga merugikan keuangan daerah dan mengorbarban masyaarakat korban virus corona lainya.. dengan Kronologis kejadian sebagai berikut :

1.Bahwa Di desa XX telah mendapat anggaran dana desa yang di geser untuk Para Korban Virus corona sebesar Rp xxxxxx

2.Bahwa di desa XXX banyak Korban virus corona anatar lain seperti terlampir  Berkas laporan 01 namun mereka tidak mendapatkan anggaran tersebut

3.Bahwa……………

4.Bahwa ………..

5.Bahwa untuk melengkapi laporan ini kami lampirkan bukti bukti antara lain

1.Foto  Foto

2.Audio

3.Vidio

 

Demikian laporan kami ,atas kerja sama nya kami ucapkan terima kasih

Bekasi Tanggal 19 April 2020 .

 

PELAPOR

 

BADU

 

Demikian pemberitahuan kami ,agar bisa di permaklumkan

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA -PKN

 

PATAR SIHOTANG SH MH

KETUA UMUM

 

PKN PEMBUKAAN POSKO PENGADUAN

Share this post

Post Comment