Sanksi Hukum Bagi Koruptor Adalah Pengembalian Kerugian Negara Dan Pidana Penjara, Cukupkah?

Sanksi Hukum Bagi Koruptor Adalah Pengembalian Kerugian Negara Dan Pidana Penjara, Cukupkah?

pknri.com – Sudah menjadi rahasia umum, perdebatan di kursi parlemen dalam pembuatan Undang-Undang bagi pelaku koruptor tidak pernah berujung dan menjadi pro-kontra berujung dengan debat kusir. Adanya kontra terhadap penegasan sanksi bagi koruptor adalah awal buruk melahirkan bibit baru perusak negara dan akan selalu megengbangkan sayap. Faktanya, persentase korupsi dari tahun ke tahun bukannya berkurang akan tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Artinya fungsi preventif dan represif belum mencapai tujuan hukum telah gagal dan harus dilakukan evaluasi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipermak ulang, karena belum mampu berjalan sesuai dengan fungsinya, yakni menjamin setiap hak dan kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan yang dapat merugikan orang lain. Tindak pidana korupsi adalah perampasan hak masyarakat oleh para oknum pejabat dengan memperkaya diri dan orang lain dengan memanfaatkan jabatannya. Tentu hal ini adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM yang tidak dapat ditolerir. Pertimbangan hukum terhadap Hak Asasi pelaku koruptor seharusnya dengan sendirinnya hangus oleh hak-hak masyarakat banyak yang dirampas, terlebih telah melakukan pelanggaran sumpah jabatan atas nama Tuhan, negara dan secara khusus terhadap diri sendiri. HAM yang seharusnya dipelihara adalah hak-hak manusia yang terletak pada lahiriah seseorang. Hak Asasi Manusia melekat pada diri masing-masing dimaksudkan adalah ketika keberadaan seseorang murni sebagai manusia dan belum berhadapan dengan sebuah perbuatan melawan hukum.

Mekanisme dan penerapan hukum di Indonesia masih timpang. Konsentrasi perlindungan HAM hanya mempertimbangkan hak-hak pelaku, sementara abai akan hak korban. Hukum melupakan hak-hak yang perlu diperjuangkan adalah hak korban, bukan secara formil dalam persidangan semata-mata hanya mempertimbangkan hak-hak terpidana.

Hukum di Indonesia hanya menerapkan prinsip hukum, bukan keadilan. Padahal keduanya adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum materil dan formil. Maka tidak heran jika seorang nenek tua ditutut hukuman penjara 2,5 tahun dengan dendan 1 juta rupiah hanya karena mencuri singkong. Benar bahwa menurut pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tapi inikah namanya sebuah keadilan? Lalu apa kabar pejabat yang korupsi 31 Miyard divonis hanya 1,5 tahun penjara?

Dimana kearifan lagi bijaksana yang konon dimiliki seorang hakim dalam persidangan yang akrab disebut dengan jargon “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” itu?

Koruptor di Indonesia cukup terpelihara dan dibudidayakan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dalam pernyataannya mengatakan bahwa  pelaku korupsi di negeri ini kian miris dan setiap hari bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika memiliki personel yang cukup. Artinya bahwa koruptor masih menganggap sanksi yang dikenakan belum mematikan saraf kemaluan dan jera bagi mereka. Hukum bagi para koruptor belum efisien mengurangi tindak pidana ini, dan harus di-evaluasi oleh para yang terhormat, DPR.

Membuat koruptor miskin sangat wajar, karena akibat perbuatannya juga telah menjadikan banyak masyarakat miskin. Cara yang efektif sabagai sanksi bagi pelaku pidana korupsi adalah dengan mencabut seluruh hak-haknya, termasuk hak politik dan hak perdatanya selama menjalani hukuman. Bukan malah mendapat perlakuan khusus dengan sel eksekutif dan berbisnis sewa bilik seks seharaga 650 ribu dengan Kalapas. Atau mendapat akses dengan mudah keluar-masuk lapas dan menyewa artis di sebuah hotel. Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi, karena mereka masih punya kekayaan untuk membayar kalapas. Ketika koruptor sudah dimiskinkan, hal itu tidak akan pernah terjadi. Selama ini hukuman bagi para koruptor hanyalah “ecek-ecek” atau “gurauan”. Lalu dengan begitu dapat mengurangi tingkat pelaku korupsi di Indonesia? Sangat mustahil, ibarat si Bungkuk merindukan bulan. Jika diijikan hati ini mengungkapkan perasaannya, koruptor sengaja dipelihara dan dilindungi oleh (pembuat/penegak) hukum atau Undang-Undang.

Share this post

2 thoughts on “Sanksi Hukum Bagi Koruptor Adalah Pengembalian Kerugian Negara Dan Pidana Penjara, Cukupkah?

  1. Harus segera dihapuskan korupsi di negara kesatuan republik indonesia agar masyarakat dapat menikmati artinya kemerdekaan yang selalu dikumandangkan .

    Reply

Post Comment