LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK KOMISIONER DI KOMISI INFORMASI DKI JAKARTA
Nomor : 01/LAPORAN/KODE ETIK/PKN/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : Dokumen Bukti Barang Bukti
Prihal : Pembentukan Majelis Etik atas Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik yang di lakukan ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Kepada Yth : KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA
DI – Jakarta
Dengan hormat, Dasar
1.UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2.Perki Nomor 1 Tahun 2013 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
3.Perki Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisioner
4.Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Pengelolaan Informasi Publik
Atas dasar rujukan tersebut, Saya yang bertanda Tangan dibawah ini
Nama : PATAR SIHOTANG. SH, MH
Jabatan : Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara
Alamat : Jl.Caman Raya No 7 Jati bening Bekasi .
Bertindak dan untuk dan atas nama Pemantau Keuangan Negara (PKN) Melaporkan Telah Terjadi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Komisi yang di lakukan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta nyaitu Tidak Profesional dalam melaksanakan Tugasnya antara lain sudah melebihi 100 hari kerja 6 Gugatan sengketa informasi yang telah di daftarkan PKN , Namun sampai surat ini di buat pada tanggal 25 Maret 2025 belum di proses persidangan.
FAKTA FAKTA
1.Bahwa Mulai 13 dan 22 Februari 2025 April Pemantau keuangan negara telah mengajukan Gugatan sengketa Informasi Publik sebanyak 6 Nomor Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Publik DKI Jakarta [ foto copy daftar sengketa informasi dan jumlah hari nya terlampir sebagai bukti P1 ]
DAFTAR PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI YANG SUDAH MELEBIHI 100 HARI DI HITUNG DARI TANGGAL PENDAFTARAN SAMPAI PEMBUATAN LAPORAN KODE ETIK KOMISI 25 MARET 2025
| NO | Tanggal pendaftaran sengketa informasi | NAMA BADAN PUBLIK
YANG DI GUGAT |
JUMLAH HARI KERJA |
| 1 | 13 Februari 2024 | SMKN 13 Jakarta | 270 Hari |
| 2 | 13 Frbruari 2024 | Sudin Sumber daya air Jakarta Timur | 270 hari |
| 3 | 13 Februari 2024 | Sudin Pertamanan Jakarta Timur | 270 hari |
| 4 | 22 Februari 2024 | PTUN Jakarta | 275hari |
| 5 | 22 Februari 2024 | Sudin Lingkungan Hidup Jakarta timur | 275hari |
| 6 | 22 Februari 2024 | Sudin Lingkungan hidup Jakarta pusat | 275 Hari |
2.Bahwa berdasarkan pasal 38 UU 14 Tahun 2008 Pasal 38 UU 14 Tahun 2008
(1)Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan atau Komisi Informasi kabupatenjkota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi danj atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi PubIik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
3.Bahwa sesuai aturan Panitera menyampaikan berkas permohonan sengketa informasi kepada ketua komisi Informasi selanjutnya Ketua Komisi Informasi menunjuk Majelis Komisi Informasi seperti amanat pasal 20 Perki 1 tahun 2013
Pasal 20 PERKI 1 TAHUN 2013
(1) Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner dan Mediator.
(2) Panitera menetapkan Panitera Pengganti.
Pasal 23
Majelis Komisioner menetapkan metode, tempat, agenda, serta jadwal
sidang hari pertama ajudikasi.
Karena ketua Komisi Informasi tidak melaksanakan Prosedur sesuai pasal 20 Perki 1 tahun 2013 sehingga berdampak tidak dilaksanakannya 32 Nomor pendaftaran sengketa Informasi persidangan sudah melebihi 100 hari kerja .
4.Bahwa Prilaku dan Tindakan ketua Komisi Informasi yang tidak patuh dan taat dan membangkang kepada UU no14 tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2013 sudah memenuhi syarat sebagai pelanggaran Kode Etik Anggota Komisi sesuai Perki 3 Tahun 2016 Pasal
Pasal 3
(3) Setiap Anggota Komisi Informasi wajib menjaga nama baik pribadi dan Komisi Informasi.
(4) Dalam menjalankan tugasnya setiap Anggota Komisi Informasi wajib menjunjung tinggi 7 (tujuh) prinsip pedoman perilaku sebagai berikut:
1.bersikap mandiri;
- adil;
- integritas;
- bertanggung jawab;
- profesional;
- disiplin; dan
- bijaksana.
Pasal 8 Setiap Anggota Komisi Informasi wajib bersikap profesional:
- Anggota Komisi Informasi harus mengutamakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Anggota Komisi Informasi harus senantiasa mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
Pasal 11
(1) Setiap Orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi.
(2) Syarat untuk melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
- Identitas Pelapor;
- Surat dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
- Bukti.
DAFTAR BARANG BUKTI YANG DI AJUKAN PEMOHON ADALAH
1.SK Menteri Pendirian PKN sebagai Identitas pelapor
- Surat dugaan pelanggaran Kode Etik
3.Bukti Bukti
Tanda terima Pendaftaran sengketa Informasi
Berdasarkan Fakta Fakta dan analisa hukum di atas ,maka patut di duga keras Ketua Komisi Informasi telah melakukan Pelanggaran Kode etik karena melanggar Peraturan perundangan undangan UU No 14 Tahun 2008 dan Perki 1 tahun 2013
Bahwa berdasarkan Fakta fakta dan bukti diatas kami sebagai pelapor meminta kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta agar membentuk segera Majelis Etik dan meminta pada saat Sidang Pleno pembentukan Majelis Etik dan pada saat persidangan Majelis agar di tayangkan secara online atau live streming
Demikian Laporan ini kami buat ,untuk di lakukan proses persidangan pelanggaran Kode Etika Anggota Komisi sesuai dengan Hukum dan peraturan yang berlaku
Bekasi Tanggal 25 Maret 2025
Pelapor
PATAR SIHOTANG SH MH
KETUM
KONTAK 082113185141
Tinggalkan Balasan