Penulis: pkn
-
Pengumuman Resmi Tentang keputusan tentang Surat Tugas dan Surat Permintaan Informasi Publik harus Tanda tangan dan Stempel Basah
SURAT KEPUTUSAN Nomor :01/KEP /PKN/V/2023 Tentang Surat Tugas dan Surat permohonan Informasi Publik harus Tanda tangan dan Stempel Basah Menimbang 1.Banyak Informasi dari Badan Publik dan Media yang menyampaikan…
-

Tupoksi Tim Media Pemantau keuangan Negara
SURAT TUGAS KHUSUS TENTANG TIM MEDIA Berdasarkan 1.UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Pencegahan Korupsi 2.UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3.PP No 48 Tahun 2016 tentang tata Pengenaan sangsi Administrasi terhadap Pejabat Pemerintah 4.PP No 43 Tahun 2018 tentang Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Pembrantasan dan pencegahan Korupsi…
-

ketua PTUN Palembang Gugat Ketua PKN
dUNIA TERBALIK BALIK Ketua Pengadilan tata Usaha negara PTUN Palembang Gugat Ketua Pemantau keuangan negara PKN ( Rakyat ) ,, …dengan Mengunakan uang Rakyat ..di kantor mereka sendiri ,, Mari Kita heran ..melihat Kondisi Penegakan Hukum di negeri ini ..Lembaga PTUN adalah lembaga Penegakan Hukum ,,,harus nya memberikan Contoh dan Panutan kepada Badan Publik dan…
-

Patar Sihotang SH MH ketum PKN minta fatwa dan Revisi Perma 2 Tahun 2011 ke Ketua mahkamah agung
Nomor : 01/PERMOHONAN/MAHKAMAH AGUNG /PKN/III/2023 Sifat : Penting Lampiran : 1 Foto copy SK Menkumham Prihal : Permohonan Revisi Peraturan Mahkamah Agung nomor Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi di Peradilan Umum untuk menghindari kekosongan Hukum dan Konflik Interest Kepada Yth : Ketua Mahkamah Agung Di Jakarta Dengan homat, Perkenalkan Saya…
-

Rakyat Hanya Bisa berteriak ,,ketika Tersakiti ..
RAKYAT HANYA BISA BERTERIAK DAN MENUNGGU REVOLUSI HUKUM SECARA TOTAL Persidangan sengketa Informasi seperti Dangelan dan hasil nya putusan penghinaan terhadap hak azasi manusia Ketika Putusan Komisioner melakukan penghinaan kepada Masyarakat {PKN} Ketika Putusan Komisioner Berfihak kepada penguasa Ketika Putusan Komisioner jauh dari Cita Cita Reformasi dan pasal 28 F UUD 45 Ketika Komisioner…
-
pemantau Keuangan Negara PKN Rencana melaksanakan Demo Di Kantor Komisi Informasi tuntut bentuk Majelis Kode Etik
PENGUMUMAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT INDONESIA Pemantau keuangan Negara PKN akan Melakukan Aksi Demo pada Tanggal 24 Januari 2023 Mulai Jam 09,00 sampai selesai ke 1.Kantor Komisi Informasi di Jl Bandilan Sidoarjo Jawa Timur 2.Dirkrimsus Polda Jawa Timur 3.Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan Tuntuan antara lain : 1.Untuk Komisi Informasi segera Bentuk Majelis Komisi…
-

pemantau Keuangan Negara PKN melawan ketua Pengadilan Tata Usaha negara PTUN Palembang
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN MELAWAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG PTUN Palembang adalah Lembaga Penegak Hukum yang seharusnya menjadi Contoh dalam kepatuhan terhadap Undang Undang Khsususnya UU 14 Tahun 2008 ,namun ternyata lambaga ini tidak patuh ,Sehingga PKN sampai harus mengajukan sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera selatanPemantau Melakukan Permintaan Informasi .dengan…
-

pemantau keuangan Negara PKN melawan Bupati Gayo lues di PTUN Banda aceh
Pemantau keuangan Negara PKN melawan Bupati Gayo Lues di PTUN Banda Aceh Majelis hakim PTUN banda Aceh Memerintahkan ,agar Pemerintah Kabupaten gayo Lues memberikan Dokumen Kontrak dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Covid 19 dan Penggunaan Dana Alokasi Khsusus (DAK) Kepada Pemantau Keuangan Negara PKN sebagai Pemohon {PKN} ,karena semua yang di mohonkan Pemohon [PKN]…
-

Maklumat Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara PKN.
MAKLUMAT KETUA UMUM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA -PKN Pengumuman resmi dari ketua umum pemantau keuangan negara PKN kepada seluruh masyarakat Indonesia atau khalayak ramai.. Dan khususnya Kepada seluruh…
-

Pemantau Keuangan negara PKN melaporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Komisi informasi NTT
PKN melaporkan Dugaan pelanggaran Kode Etik di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur – di Kupang – NTT Pemantau Keuangan Negara PKN melaporkan Dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi dan meminta di bentuk Majelis Kode Etik anggota sesuai amanat Perki no 3 tahun 2016 , Pada saat ini kami PKN sengaja membuat laporan ini terbuka…