Penulis: pkn
-
PKN Akan mendapatkan Premi dan Piagam dari Negara atas perintah PP 43 Tahun 2018
PKN akan mendapatkan Hadiah dari Negara berupa Premi dan Piagam Pemantau keuangan negara PKN menagih Janji Presiden Jokowi akan memberikan Premi dan Piagam kepada Masyarakat pelapor saat penanda tanganan PP 43 Tahun 2018 di Jakarta . Bahwa berdasarkan Pasal 15 pp 43 Tahun 2018 (1) Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi…
-
Surat Terbuka ke Presiden .
SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN JOKOWI Kepada Yang terhormat 1.Presiden RI Bapak Jokowi 2.Menteri Dalam negeri 3.Para Gubernur di Indonesia 4.Para ketua Komisi Informasi di Indonesia Prihal: Surat Edaran Kakesbangpol Kabupaten Kotim Kalimantan tengah Nomor 220/279/Kesbangpol/X/2020 yang menurut PKN adalah sebuah upaya pembodohan dan perlawanan kepada PKN . Dengan Hormat Kami Pemantau keuangan negara PKN merasa…
-
PKN melaporkan Dugaan Korupsi Dinas pendidikan provinsi Jawa Timur
Di Duga Mark Up harga ,PKN melaporkan Dinas Pendidikan provinsi jawa Timur Kami Pemantau keuangan negara -PKN ,Sudah melaporkan Dinas Pendidikan provinsi jawa timur ke kejaksaan Tinggi Jawa timur di Surabaya pada tanggal 7 April 2021 karena ada dugaan korupsi dengan Modus Mark Up sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara minimal sebesar Rp568.335.877,97; demikian…
-
Pemantau keuangan negara PKN Melawan Kadis Pendidikan Jawa Timur
PKN Melakukan Gugatan ke PTUN atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ,yang PKN rasakan berpihak kepada Kepala Dinas pendidkan Provinsi Jawa Timur Berawal dari Informasi Masyarakat bahwa di Dinas Pendidikan provinsi Jawa timur ada Dugaan penyimpangan Pengunaan keuangan negara pada APBD tahun 2018 ,utnuk menindak lanjutin Informaasi ini PKN merencanakan melakukan pengawasan masyarakat dengan…
-
NEGARA MELAWAN PKN
NEGARA melawan PKN Presiden RI CQ Menteri Dalam Negeri CQ Gubernur Sulawesi Selatan CQ Bupati Enrekang Mengugat Pemantau keuangan Negara PKN ( Rakyat ) ke Mahkamah Agung denga mengunakan Uang Rakyat (APBD) Patar Sihotang SH MH ketua PKN pusat menyatakan Bahwa Gugatan itu di lakukan Bupati Enrekang karena PKN meminta dokumen Kontrak Pada pengadaan jasa…
-
Doktrin PKN CARI TEMUKAN LAPORKAN
Dasar Hukum dan Filosofis Doktrin PKN {CARI -TEMUKAN-LAPORKAN ] Pasal 2 PP 43 Tahun 2018 dan Pasal 2 PP 68 Tahun 1999 dan Pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan tindak pidana korupsi Pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.…
-
kerja Nyata PKN ,Laporan Korupsi di dinas kelautan perikannan Waropen sudah di vonis masuk penjara
Laporan PKN atas Korupsi Di Dinas Perikanan dan kelautan Kab Waropen Sudah P21 dan Sudah di sidangkan di pengadilan Tipikor Jayapura dan sudah di Putuskan 4 TAHUN PENJARA bagi pelaku Saya Patar Sihotang SH MH atas nama Lembaga Pemantau keuangan Negara PKN mengucapkan Terima kasih setinggi tinggi nya dan memberikan Apresiasi yang setingggi tinggi nya…
-
pelatihan kemampuan Investigasi kepada anggota PKN
Kepada seluruh keluarga besar PKN termasuk anggota relawan PKN di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan… bahwa dalam rangka 1.mempererat jalinan silaturahmi dan meningkatkan jiwa korsa korp PKN dan 2.dalam rangka me meningkatkan kemampuan investigasi anggota PKN .. maka PKN pusat akan melakukan pertemuan dan pelatihan secara virtual (Webiner )yang akan di rencanakan…
-
Eksekusi Putusan PTUN Makassar ,Sengketa PKN vs Bupati Enrekang
Ketua Umum PKN Pusat Patar Sihotang SH MH ,akan datang ke pengadilan negeri Enrekang Untuk meminta Putusan eksekusi Putusan pengadilan PTUN makasar sesui dengan Amanat Peraturan Mahkamah agung No. 2 Tahun 2011 (Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan) dan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik ..,Tujuan Putusan eksekusi pengadilan tersebut…
-
Hukuman mati Korupsi dana Covid 19 di Kemensos yang di OTT KPK
Hukum Mati pejabat kemensos yang di OTT KPK pada korupsi bansos Covid 19 Patar Sihotang SH MH ketua Umum Pemantau Keuangan negara PKN Minta Kepada Presiden dan KPK Agar pejabat kemensos yang di OTT ,apabila sudah terbukti ,di Hukum mati sesuai amanat Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 yang menyatakan : Ayat…