Kategori: Hukum
-
kerja Nyata PKN ,Laporan Korupsi di dinas kelautan perikannan Waropen sudah di vonis masuk penjara
Laporan PKN atas Korupsi Di Dinas Perikanan dan kelautan Kab Waropen Sudah P21 dan Sudah di sidangkan di pengadilan Tipikor Jayapura dan sudah di Putuskan 4 TAHUN PENJARA bagi pelaku Saya Patar Sihotang SH MH atas nama Lembaga Pemantau keuangan Negara PKN mengucapkan Terima kasih setinggi tinggi nya dan memberikan Apresiasi yang setingggi tinggi nya…
-
Bersama menteri keuangan di CTF manila
Bersama Menteri keuangan Sri mulyani Mengikuti acara CTF pada 12 November 2019, the 5th Counter-Terrorism Summit (CTF Summit) dimulai di Manila, Filipina. yang di laksanakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Lembaga Intelijen Keuangan Filipina (Philippines Anti-Money Laundering Council/AMLC) dan Lembaga Intelijen Keuangan Australia (Australian Financial Transaction Reports and Analysis Center/AUSTRAC). CTF Summit menjadi…
-
Dugaan Korupsi di Pemdakab Bogor
PKN MELAPORKAN KE KAJARI CIBINONG DUGAAN KORUPSI DI PEMDAKAB BOGOR Laporan Pengaduan Tentang Dugaan tindak pidana Korupsi pada BUMD PEMDAKAB BOGOR PT PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI yang berpotensi merugikan keuangan negara kurang lebih 50 Milyard FAKTA FAKTA 1.Bahwa bumd sejak didirikan belum pernah menghasilkan laba diantaranya yaitu PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE). PT PPE…
-
Sanksi Hukum Bagi Koruptor Adalah Pengembalian Kerugian Negara Dan Pidana Penjara, Cukupkah?
pknri.com – Sudah menjadi rahasia umum, perdebatan di kursi parlemen dalam pembuatan Undang-Undang bagi pelaku koruptor tidak pernah berujung dan menjadi pro-kontra berujung dengan debat kusir. Adanya kontra terhadap penegasan sanksi bagi koruptor adalah awal buruk melahirkan bibit baru perusak negara dan akan selalu megengbangkan sayap. Faktanya, persentase korupsi dari tahun ke tahun bukannya berkurang…
-
Korupsi Sebagai Extraordinary Crime?
JAKARTA.pknri.com-Extraordinary Crime dalam pengertian harafiah adalah Kejahatan luar biasa. Sebuah kejahatan dikatakan luar biasa karena bersentuhan dengan perampasan HAM. Indonesia belum secara total berbicara tentang HAM, meski UUD 1945 telah memulai langkah di titik Pasal 28. Penafsiran hukum terhadap perampasan HAM masih berkutat pada hubungan langsung. Tidak ada penjelasan secara rinci tentang makna dan pelanggaran…
-
Dugaan Pengambilan Uang Rakyat Di Sekwan DPRD Biak Numfor
Kalau di Negara Cina, pencuri uang rakyat atau korupsi langsung dihukum mati. Namun berbeda di Indonesia, pencuri uang rakyat untuk memperkaya diri dan kepentingan pribadi masih terlihat “dimanjakan” dan “dimuliakan”, serta yang paling parah berdasarkan temuan PKN di beberapa daerah, tidak diproses secara hukum dengan dalih telah mengembalikan kerugian negara tersebut ke Kas Negara. Tiga…
-
Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Penegak Hukum Yang Tidak Taat Hukum
PKNRI.COM – Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum. Setiap perbuatan melawan hukum tentu akan mendapatkan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian adalah instansi-instansi negara yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan keadilan. Bagaimana meyakinkan masyarakat untuk taat terhadap peraturan hukum jika penegak hukum tidak taat pada hukum…
-
Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa Agung Muda Intelijen
Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan Pasal 132 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI adalah melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang Intelijen Kejaksaan yang meliputi kegiatan Intelijen Penyidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung pengakan hukum baik…