Laporan PKN atas Korupsi Di Dinas Perikanan dan kelautan Kab Waropen Sudah P21 dan Sudah di sidangkan di pengadilan Tipikor Jayapura dan sudah di Putuskan 4 TAHUN PENJARA bagi pelaku Saya Patar Sihotang SH MH atas nama Lembaga Pemantau keuangan…
Bersama Menteri keuangan Sri mulyani Mengikuti acara CTF pada 12 November 2019, the 5th Counter-Terrorism Summit (CTF Summit) dimulai di Manila, Filipina. yang di laksanakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Lembaga Intelijen Keuangan Filipina (Philippines Anti-Money Laundering Council/AMLC)…
PKN MELAPORKAN KE KAJARI CIBINONG DUGAAN KORUPSI DI PEMDAKAB BOGOR Laporan Pengaduan Tentang Dugaan tindak pidana Korupsi pada BUMD PEMDAKAB BOGOR PT PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI yang berpotensi merugikan keuangan negara kurang lebih 50 Milyard FAKTA FAKTA 1.Bahwa bumd sejak…
pknri.com – Sudah menjadi rahasia umum, perdebatan di kursi parlemen dalam pembuatan Undang-Undang bagi pelaku koruptor tidak pernah berujung dan menjadi pro-kontra berujung dengan debat kusir. Adanya kontra terhadap penegasan sanksi bagi koruptor adalah awal buruk melahirkan bibit baru perusak…
JAKARTA.pknri.com-Extraordinary Crime dalam pengertian harafiah adalah Kejahatan luar biasa. Sebuah kejahatan dikatakan luar biasa karena bersentuhan dengan perampasan HAM. Indonesia belum secara total berbicara tentang HAM, meski UUD 1945 telah memulai langkah di titik Pasal 28. Penafsiran hukum terhadap perampasan…
Kalau di Negara Cina, pencuri uang rakyat atau korupsi langsung dihukum mati. Namun berbeda di Indonesia, pencuri uang rakyat untuk memperkaya diri dan kepentingan pribadi masih terlihat “dimanjakan” dan “dimuliakan”, serta yang paling parah berdasarkan temuan PKN di beberapa daerah,…
PKNRI.COM – Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum. Setiap perbuatan melawan hukum tentu akan mendapatkan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian adalah instansi-instansi negara yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan keadilan.…
Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan Pasal 132 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI adalah melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang Intelijen Kejaksaan yang meliputi kegiatan…
