Kategori: Informasi Publik
-

Pemerintah Melawan Rakyat -PKN
PEMERINTAH melawan RAKYAT Pemerintah CQ Kementerian Dalam Negeri CQ Pemda Prov Maluku CQ Bupati Maluku Tenggara dan Walikota Tual Melawan Rakyat CQ Pemantau Keuangan Negara -PKN …Putusan Komisi informasi Provinsi Maluku Yang Memerintahkan Kepada Bupati Maluku Tenggara dan Walikota Tual untuk memberikan Dokumen Kontrak Laporan Pertanggung Jawaban Pengunaan Anggaran APBD Tahun 2017 dan 2018 kepada…
-

Pengarahan pada Apel Malam Tanggal 24 April 2019
Selamat Malam Tim PKN seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Tanah papua … KETIKA PERAMPOK DATANG KE RUMAH MU ..TIDAK ADA DAMAI ATAU NEGOSIASI DENGAN PERAMPOK .. Hanya Orang Bodoh dan Rakus dan tamak yang mau bernegoisasi dengan perampok .. sama Hal nya ketika Oknum Aparat penegak Hukum ….APH…yang membuat Laporan PKN menjadi Sumber rezeki…
-

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK
Menghadiri Undangan dari..Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan……. (PPATK)…..untuk Work Shop Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang di ikuti Perwakilan Negara ASEAN .Kepolisian dan Kejaksaan dari Indonesia ,,Amerika ,,Ingriss dan Australia dan Kanada Hotel Hilton Bandung .. PATAR SIHOTANG SH MH
-

Instruksi Pimpinan PKN pada apel Malam di sosmed facebook pakis somad tanggal 3 april 2019
Selamat Malam Tim PKN yang saya banggakan di mana pun berada ..mulai dari sabang sampai tanah papua.. Saya Himbau kepada Tim PKN di seluruh Indonesia ,agar meningkatkan Sumber daya manusia ya..dengan cara belajar ,,dan belajar ,,melaksanakan diskusi dan membuka berita berita tentang Korupsi do media social ..MEMBACA dan mempelajari 8 Buku Wajib PKN…dan Paham Tentang…
-

PKN LAPORKAN DUGAAN KORUPSI DINAS KELAUTAN WAROPEN PAPUA
Berdasarkan Laporan Polisi PKN :Nomor:03/LP/POLRES /WAROPEN/PKN/IV/2018 Perihal :Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Korupsi Di Dinas Kelautan dan Perikanan pada Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3, dan 4 inch senilai Rp797.500.000,00 Tahun Anggaran 2016 di duga Fiktip FAKTA FAKTA 1.Berdasarkan Hasil Pemeriksaan 2.Laporan Masyarakat HASIL TEMUAN 1.Bahwa Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3, dan…
-
Sanksi Hukum Bagi Koruptor Adalah Pengembalian Kerugian Negara Dan Pidana Penjara, Cukupkah?
pknri.com – Sudah menjadi rahasia umum, perdebatan di kursi parlemen dalam pembuatan Undang-Undang bagi pelaku koruptor tidak pernah berujung dan menjadi pro-kontra berujung dengan debat kusir. Adanya kontra terhadap penegasan sanksi bagi koruptor adalah awal buruk melahirkan bibit baru perusak negara dan akan selalu megengbangkan sayap. Faktanya, persentase korupsi dari tahun ke tahun bukannya berkurang…
-
Korupsi Sebagai Extraordinary Crime?
JAKARTA.pknri.com-Extraordinary Crime dalam pengertian harafiah adalah Kejahatan luar biasa. Sebuah kejahatan dikatakan luar biasa karena bersentuhan dengan perampasan HAM. Indonesia belum secara total berbicara tentang HAM, meski UUD 1945 telah memulai langkah di titik Pasal 28. Penafsiran hukum terhadap perampasan HAM masih berkutat pada hubungan langsung. Tidak ada penjelasan secara rinci tentang makna dan pelanggaran…
-

Dugaan Pengambilan Uang Rakyat Di Sekwan DPRD Biak Numfor
Kalau di Negara Cina, pencuri uang rakyat atau korupsi langsung dihukum mati. Namun berbeda di Indonesia, pencuri uang rakyat untuk memperkaya diri dan kepentingan pribadi masih terlihat “dimanjakan” dan “dimuliakan”, serta yang paling parah berdasarkan temuan PKN di beberapa daerah, tidak diproses secara hukum dengan dalih telah mengembalikan kerugian negara tersebut ke Kas Negara. Tiga…
-

Apel Rutin Mingguan PKN Mengarah Pada Mafia Perizinan Tambang Illegal
Selamat malam jajaran PKN dari Sabang sampai Tanah Papua yang saya cintai dan saya banggakan. Sesuai dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga saat ini banyak usaha tambang dan kebun illegal di Indonesia dilindungi oleh petinggi-petinggi aparat negeri ini. Hal ini menyebabkan tambang dan kebun illegal itu dibiarkan beroperasi meski perizinannya bermasalah. KPK mencatat ada…
-

Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Penegak Hukum Yang Tidak Taat Hukum
PKNRI.COM – Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum. Setiap perbuatan melawan hukum tentu akan mendapatkan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian adalah instansi-instansi negara yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan keadilan. Bagaimana meyakinkan masyarakat untuk taat terhadap peraturan hukum jika penegak hukum tidak taat pada hukum…