Kategori: Kasus Korupsi
-

PKN melaporkan 3 Komisioner Kepada Presiden RI sebagai atasan Komisi Informasi Pusat atas dugaan pelanggaran Kode etik
Nomor : 01/LAPORAN/KODE ETIK/PKN/XII/2025 Sifat : Penting Lampiran : Dokumen Bukti Barang Bukti Prihal : Pembentukan Majelis Etik atas Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik yang di lakukan 3 komisioner Komisi Informasi Pusat Kepada Yth : Presiden RI sebagai atasan Komisi Informasi Pusat DI – Jakarta Dengan hormat, Dasar : 1.UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang…
-

Hudiyono Mantan Pj Bupati Sidoarjo , yang di laporkan PKN akhirnya ditahan Kejati Jawa Timur
Hudiyono Mantan Pj Bupati Sidoarjo , yang di laporkan PKN akhirnya ditahan Kejati Jawa Timur Bekasi 13 09 2025 Setelah Proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama . Akhirnya Mantan Pj Bupati Sidoarjo , Hudiyono ditahan Kejati Jawa Timur. Ia ditahan terkait kasus dugaan korupsi saat menjabat sebagai kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Jawa…
-

Misi Visi dan Tujuan PKN brantas Korupsi musuh Rakyat
Misi PKN dalam Memerangi Korupsi dan Penyalahgunaan Keuangan Negara Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) mengukuhkan komitmennya dalam menjaga integritas keuangan negara melalui visi dan misi yang kuat, serta slogan yang menginspirasi. PKN hadir sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi, dengan fokus pada pencarian, penemuan, dan pelaporan dugaan penyimpangan keuangan negara. Misi Visi…
-

PKN mendapat penghargaan dari Negara. Melalui Kejaksaan Agung CQ Kajati DKI Jakarta .
PKN mendapat penghargaan dari Negara. Melalui Kejaksaan Agung CQ Kajati DKI Jakarta . Jaksa Agung Jalan Kan amanat PP 43 Tahun 2018 Tentang Memberikan Penghargaaan,, kepada Rakyat Pelapor Korupsi .PKN DAPATKAN PENGHARGAAN SESUAI AMANAT PP 43 TAHUN 2018 . Kami Pemantau Keuangan Negara –PKN telah mendaptkan Piagam Penghargaan Sebagai Pelapor tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan…
-

Mahkamah agung Tolak Kasasi Inspektorat Karawang melawan PKN
Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang, sebuah keputusan yang menandai kemenangan penting bagi transparansi publik dan perjuangan melawan korupsi. Putusan ini mengukuhkan kembali keputusan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat, yang mewajibkan Inspektorat untuk membuka informasi publik. Kabar kemenangan ini disampaikan oleh Patar Sihotang, SH, MH, Ketua Umum Pemantau…
-

Pemantau keuangan Negara PKN menerima Piagam Penghargaan dari negara CQ Kapolres Supiori Papua
Bekasi 02September 2025 Pemantau Keuangan negara PKN kembali menerima Piagam Penghargaan dari negara Melalui Kapolri CQ Kapolres Supiori Papua demikian di sampaikan Patar Sihotang SH MH Ketua umum PKN pada saat Konprensi Pers di Kantor PKN Pusat Jl Caman raya No 7 Jatibening Bekasi dini hari senin tanggal 1 September 2025 . Patar Sihotang Menjelaskan …
-

Surat Terbuka Kepada Gubernur Papua ,agar Berikan Perhatian Khusus kepada Komisi Informasi papua demi terwujudnya Transparansi di Tanah Papua
SURAT TERBUKA KEPADA GUBERNUR PROVINSI PAPUA Kepada Yth: Pj. Gubernur Papua Di Jayapura Dengan Hormat Berdasarkan 1.UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah 2.UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 3.PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta masyarakat mencegah brantas korupsi 4.PP 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah Atas…
-

PKN meminta Kepada Gubernur dan Ketua DPRD Papua barat agar Hormati Putusan KIP Papua Barat yang sudah berkekuatan tetap (Incrah )
PKN meminta Kepada Gubernur dan Ketua DPRD Papua barat agar Hormati Putusan KIP Papua Barat yang sudah berkekuatan tetap (Incrah ) Bekasi Tanggal 23 07 2025 Pemantau Keuangan Negara PKN telah mengirim Surat kepada Gubernur Papua barat dan Ketua DPRD papua barat ,agar menghormati dan Memberikan Dokumen Informasi yang di perintahkan amar putusan Komisi Informasi…
-

panggilan sidang eksekusi di PTUN Serang Banten
Panggilan Sidang Eksekusi di PTUN Serang antara PKN sebagai Pemohon Eksekusi Melawan DPRD Kab Serang Banten sebagai termohon eksekusi , Eksekusi terpaksa di lakukan Karena ketua DPRD Serang tidak juga mau memberikan dokumen informasi sesuai Putusan Komisi informasi yang sudah Incrah … PKN harus bisa sebagai garda keterbukaan Informasi .
-

Patar Sihotang SH MH damping masyarakat 4 desa aksi ke Bupati Inhu Riau
Patar Sihotang SH MH damping masyarakat 4 desa aksi ke Bupati Inhu Riau Pada hari selasa Tanggal 24 Juni 2025 Patar Sihotang SH MH meminpin aksi Rakyat dari desa redang seko ,desa kerumutan ,desa cibabat , desa talang mamak sungai maju dan sungai limau ke kantor Bupati Indragirihulu untuk menuntut PT Gandaera hendana dan PT…