KPK menjadi Penjuru pada pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Pembrantasan Korupsi KPK ,adalah Badan Publik yang paling Informatif ,terbuka dan transparan pada saat ini
kementerian Kominfo melawan pemantau Keuangan Negara PKN ,pada Sidang di Komisi Informasi Pusat di jakarta
Kementerian Kominfo Melawan Pemantau keuangan negara PKN di Komisi Informasi Pusat di Jakarta ,pada Sidang Sengketa Informasi antara PKN sebagai Pemohon dan Kementerian Kominfo
9 Kementerian di panggil sidang ,bukti negeri ini masih tertutup informasi publik Penggunaan anggaran Negara
9 Panggilan Sidang untuk 9 Kementerian dari Komisi Informasi Pusat untuk mengikuti Persidangan Sengketa Informasi Publik antara Pemantau Keuangan negara PKN sebagai Pemohon dan
Presiden Jokowi gagal wujudkan Budaya Transparansi keterbukaan informasi di Indonesia
Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan penanggung jawab pelaksanaan keterbukaan Informasi Gagal membawa Indonesia menjadi Pemerintahan yang Transparansi atau keterbukaan Informasi , hal terbukti
Bersama Menteri Keuangan di Forum Internasional di manila pilipina tentang Money Laundry
Bersama Menteri keuangan RI dan Kepala PPATK pada Kegiatan Counter-Terrorism Financing Summit ke-5.. Sebagai Nara sumber tentang Money Luandering (Pencucian uang dalam kejahatan Terorisme
Pemantau Keuangan Negara PKN sudah menerima 5 Piagam Penghargaan dari Negara
Pemantau Keuangan Negara PKN sudah menerima 5 Piagam Penghargaan dari Negara melalui Kapolri Cq Kapolres ,Ini membuktikan bahwa PKN ,melalui Laporan dugaan Korupsi ,telah
Pengumuman Bahwa Tim PKN Kota Ambon dan Provinsi Maluku di Cabut dan tidak berlaku
Sehubungan Masih ada yang mengaku ngaku Tim PKN kota Ambon dan Tim PKN Provinsi Maluku maka melalui Pengumuman ini kami sampaikan Bahwa Surat Keputusan
Pemantau keuangan Negara PKN mendapat Piagam Penghargaan dari Negara
Pemantau keuangan Negara PKN mendapat Piagam Penghargaan dari Negara Rakyat di berikan Negara Penghargaan apabial berhasil membongkar dan laporkan korupsi dan terbukti sesuai amanat
Oknum Komisioner informasi yang dungu dan raja tega hianati Reformasi
Oknum Komisioner informasi yang dungu .. ada Oknum Komisioner Menolak Sengketa Rakyat melawan badan Publik Penguasa , dengan Pertimbangan Hukum dan putusan ,karena Pemohon
Pemantau Keuangan negara PKN membentuk Tim PKN di seluruh kabupaten kota Tanah Papua ,membangun perlawanan melawan Korupsi di papua
Pemantau Keuangan negara PKN membentuk Tim PKN di seluruh kabupaten kota Tanah Papua ,membangun perlawanan melawan Korupsi di papua Pemantau Keuangan Negara terpanggil untuk
Legal standing PKN
Pemantau keuangan Negara PKN di bentuk Pada Bulan Oktober 2015 dengan akte Pendirian yang telah di sahkan oleh SK Kemenkumham dan sudah terdaftar pada
PKN mengedukasi Para hakim tentang UU 14 Tahun 2008 dengan meminta Informasi Publik di PTUN Jakarta dan Badan diklat kehakiman di cikopo megamendung bogor
Kepada Yth : PPID PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PTUN JAKARTA Di –Jakarta Dengan hormat, Atas dasar tersebut, Saya yang bertanda Tangan dibawah ini :