Penulis: pkn

Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) terus memperkuat barisannya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Organisasi ini dijadwalkan menggelar Pelatihan Tim Audit Sosial dan Investigasi berskala nasional secara virtual pada Senin, 4 Mei 2026 mendatang. ​Langkah strategis ini diambil guna membekali para anggota PKN di berbagai daerah dengan keahlian teknis dalam mengendus serta membuktikan praktik penyimpangan…

Kepada Yth: Presiden Republik Indonesia Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Ketua Komisi Informasi Provinsi (Seluruh Indonesia) Di – Tempat Prihal   : Masukan dan saran Pendapat   guna  Penegakan Hukum  Keterbukaan Informasi  UU No 14 Tahun 2008   dengan  rangka  mendorong percepatan budaya transparansi di Indonesia   PENDAHULUAN Dalam rangka memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik,…

Susilawati  Putri dayak asal kota sampit Kabupaten Kotawaringin  kalimantan tengah di tunjuk oleh ketua Umum PKN pusat menjadi Humas Pusat PKN Dengan Tugas pokok : Tugas Utama Humas (Hubungan Masyarakat) di Pemantau Keuangan Negara (PKN) berfokus pada penyebaran informasi terkait transparansi anggaran, kasus korupsi, dan edukasi publik untuk mendorong pengawasan dana negara. Humas PKN bertanggung jawab memviralkan…

Sebuah ironi besar tengah menyelimuti jantung penegakan hukum Indonesia. Mahkamah Agung (MA), yang seharusnya menjadi patron tertinggi kepatuhan hukum, kini justru terjebak dalam pusaran polemik melawan warga negaranya sendiri terkait akses informasi publik. Perseteruan hukum ini menempatkan MA sebagai Pemohon Kasasi melawan Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagai Termohon. Kasus ini membuka tabir sejauh mana komitmen…

PKN Kritik Keras Mahkamah Agung, Kasasi  ke kantor nya sendiri , Dinilai Bentuk  perlawanan terhadap gerakan Masyarakat mencegah dan brantas korupsi  di indonesia … Pemantau Keuangan Negara (PKN) kembali melontarkan kritik tajam kepada Mahkamah Agung (MA). Lembaga tertinggi peradilan tersebut dinilai tidak patuh terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena dinilai…

Ketua DPRD DKI Jakarta Terkesan Kebal Hukum . Ketua DPRD Jakarta tidak mau  melaksanakan Putusan Pengadilan PTUN Jakarta nyaitu Surat Penetapan Eksekusi PTUN Jakarta Nomor 00//H/KIP-DKI.PS.M-A/2023 . Sehingga  kami Pemantau keuangan negara PKN meminta Kepada Ketua PTUN jakarta Untuk melakukan eksekusi paksa dengan cara mengumumkan melalui Media Massa seperti yang kami lampirkan dibawah ini .…

Pengadilan  TUN  Jakarta Mengugat PKN  KE Kantor nya sendiri   di  Pengadilan TUN Jakarta Pengadilan Tata Usaha negara  PTUN Jakarta ( Pengugat )   telah mengugat  Pemantau keuangan negara PKN yang diwakili Patar sihotang SH MH  ( Tergugat )  di kantornya atau kandang nya sendiri di PTUN Jakarta , gugatan ini sebagai bentuk perlawanan  terhadap  aktivitas PKN…

Mahkamah agung RI  melalui Sekretaris Mahkamah agung  (Penggugat )  mengugat Pemantau keuangan negara PKN  yang di wakili Patar Sihotang SH MH sebagai Tergugat  ke Pengadilan Tata Usaha negara  PTUN Jakarta  dengan Register Perkara Nomor 12/G/KI/2026/PTUN JKT  , sebuah  paradigma Lembaga Tertinggi dalam penegakkan  hukum di negeri ini lebih mengedepankan  kekuasaan dan Otoritas  dari pada menjalankan…

PKN PEMBUKAAN POSKO PENGADUAN SURAT TERBUKA KEPADA 1.Gubernur  DKI Jakarta 2.Ketua DPRD DKI Jakarta 3.Masyarakat DKI Jakarta   Prihal     :agar DPRD Jakarta  melaksanakan Penetapan Eksekusi  PTUN Jakarta Nomor 0003H/KIP-DKI PS M-A/2023  Nyaitu Perintah agar memberikan Dokumen LPJ Perjalanan Dinas dan dana Reses dan Tunjangan perumahan DPRD Jakarta . Dengan Hormat Saya yang bertanda tangan dibawah…

Kami masyarakat Pemantau keuangan negara PKN   menyatakan berkabung atas  gaya dan tingkah laku para komisioner Informasi yang membuat putusan melanggar UU no 14 Tahun 2008 dan menyakiti hati Masyarakat PKN . Komisioner informasi Urat malu nya sudah pada Putus ,masih menganggap  Rakyat PKN Masih bodoh ??  dan  Para Komisioner ini tidak paham  untuk apa lembaga…