Kategori: Kasus Korupsi
-
Tuntutan PKN pada saat Demo aksi di Polda Jawa barat
TUNTUTAN AKSI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN DI KANTOR POLDA JAWA BARAT TGL 8 JULI 2024 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA Yang kami hormati 1.Bapak Jokowi Presiden RI Sebagai Penanggung jawab Keterbukaan Informasi di Indonesia 2.Kapolda Jawa barat dan jajarannya 3.Para Petugas kepolisian dan Petugas Pengamanan 4.Masyarakat yang yang kami cintai dan…
-
Laporan Korupsi yang di laporkan PKN di buat menjadi Industri hukum dan sumber Rezeki
Keadilan yang di belokkan __________________________ Dugaan Korupsi yang di laporkan Pemantau keuangan negara PKN sudah di audit dan ditemukan kerugian negara ,seharus nya menurut hukum dan aturan lansung naik ke tahap penyidikan dan di tetapkan status tersangka….itu menurut teori hukum … Namun Karena Kebagian Tulang Busuk dan Permintaan kakak letting atau senior maka dibuatlah perintah …
-
KPK memberikan Informasi Publik dokumen Kontrak ke PKN
KPK menjadi Penjuru pada pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Pembrantasan Korupsi KPK ,adalah Badan Publik yang paling Informatif ,terbuka dan transparan pada saat ini tentang Laporan Penggunaan keuangan Negara kepada Masyarakat dan Media lainnya dan diharapkan KPK menjadi Penjuru pada pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat UU 14 Tahun 2008 demikian disampaikan oleh Patar Sihotang…
-
kementerian Kominfo melawan pemantau Keuangan Negara PKN ,pada Sidang di Komisi Informasi Pusat di jakarta
Kementerian Kominfo Melawan Pemantau keuangan negara PKN di Komisi Informasi Pusat di Jakarta ,pada Sidang Sengketa Informasi antara PKN sebagai Pemohon dan Kementerian Kominfo sebagai termohon , PADA hari Kamis .. tanggal 21 Maret 2023 jam 10 pagi gugatan ini pkn lakukan karena Kominfo tidak patuh dan taat kepada UU No 14 Tahun 2008 dan…
-
9 Kementerian di panggil sidang ,bukti negeri ini masih tertutup informasi publik Penggunaan anggaran Negara
9 Panggilan Sidang untuk 9 Kementerian dari Komisi Informasi Pusat untuk mengikuti Persidangan Sengketa Informasi Publik antara Pemantau Keuangan negara PKN sebagai Pemohon dan 8 Lembaga kementerian sebagai Termohon yang akan di gelar pada tanggal 26 Februari 2024 Merupakan Indikator atau bukti belum terwujudnya Budaya Transparansi atau keterbukaan Informasi di Republik Indonesia ini. UU no…
-
Presiden Jokowi gagal wujudkan Budaya Transparansi keterbukaan informasi di Indonesia
Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan penanggung jawab pelaksanaan keterbukaan Informasi Gagal membawa Indonesia menjadi Pemerintahan yang Transparansi atau keterbukaan Informasi , hal terbukti dengan adanya 8 surat panggilan sidang dari komisi Informasi Pusat yang memnaggil sidang PKN sebagai Pemohon dan 8 Lembaga Kementerian sebagai Termohon yang akan di gelar persidangan di Kantor Komisi Informasi…
-
Bersama Menteri Keuangan di Forum Internasional di manila pilipina tentang Money Laundry
Bersama Menteri keuangan RI dan Kepala PPATK pada Kegiatan Counter-Terrorism Financing Summit ke-5.. Sebagai Nara sumber tentang Money Luandering (Pencucian uang dalam kejahatan Terorisme ..Korupsi dan Perdagangan manusia di CTF hotel sangrilla ..manila Pilipina. Kegiatan Counter-Terrorism Financing Summit ke-5 digelar selama 3 hari pada tanggal 12-14 November 2019 di Manila, Filipina. Kegiatan yang diselenggarakan oleh…
-
Pemantau Keuangan Negara PKN sudah menerima 7 Piagam Penghargaan dari Negara
Pemantau Keuangan Negara PKN sudah menerima 7 Piagam Penghargaan dari Negara melalui Kapolri dan keJaksaagung ,,dan Pemerintah daerah , ,Ini membuktikan bahwa PKN ,melalui Laporan dugaan Korupsi ,telah berhasil memproses hukum melalui laporan tindak pidana korupsi pelaku Korupsi di negeri ini ….DAN BUKTI NYATA PKN IKUT SERTA BELA NEGARA ,PKN melaksanakan Peran serta Masyarakat sesuai…
-
Pengumuman Bahwa Tim PKN Kota Ambon dan Provinsi Maluku di Cabut dan tidak berlaku
Sehubungan Masih ada yang mengaku ngaku Tim PKN kota Ambon dan Tim PKN Provinsi Maluku maka melalui Pengumuman ini kami sampaikan Bahwa Surat Keputusan dan surat Tugas Kota Ambon sudah kami cabut dan tidak berlaku lagi , dan untuk yang mengaku Tim PKN Provinsi Maluku ,kami sampaikan bahwa PKN pusat tidak pernah mengeluarkan SK atau…
-
Pemantau keuangan Negara PKN mendapat Piagam Penghargaan dari Negara
Pemantau keuangan Negara PKN mendapat Piagam Penghargaan dari Negara Rakyat di berikan Negara Penghargaan apabial berhasil membongkar dan laporkan korupsi dan terbukti sesuai amanat perintah : Pasal 14 PP 43 TAHUN 2018 (1) Penghargaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diberikan kepada Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana…