Penulis: pkn
-

Pemantau keuangan Negara PKN mendapat Piagam Penghargaan dari Negara
Pemantau keuangan Negara PKN mendapat Piagam Penghargaan dari Negara Rakyat di berikan Negara Penghargaan apabial berhasil membongkar dan laporkan korupsi dan terbukti sesuai amanat perintah : Pasal 14 PP 43 TAHUN 2018 (1) Penghargaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diberikan kepada Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana…
-
Oknum Komisioner informasi yang dungu dan raja tega hianati Reformasi
Oknum Komisioner informasi yang dungu .. ada Oknum Komisioner Menolak Sengketa Rakyat melawan badan Publik Penguasa , dengan Pertimbangan Hukum dan putusan ,karena Pemohon Informasi tidak di rugikan lansung ,kalau informasi tersebut tidak diberikan …. Ini lah benar benar Komisioner yang tidak paham Tupoksi nya dan kenapa di bentuk Lembaga Komisi Informasi …. ini lah…
-

Pemantau Keuangan negara PKN membentuk Tim PKN di seluruh kabupaten kota Tanah Papua ,membangun perlawanan melawan Korupsi di papua
Pemantau Keuangan negara PKN membentuk Tim PKN di seluruh kabupaten kota Tanah Papua ,membangun perlawanan melawan Korupsi di papua Pemantau Keuangan Negara terpanggil untuk membebaskan Tanah papua dari penjajahan berwujud Korupsi , karena Korupsi di Tanah papua sudah lama dan terjadi secara massip dan berkelanjutan mulai dari Tingkat Provinsi dampai ke distrik maupun kampung .…
-

Legal standing PKN
Pemantau keuangan Negara PKN di bentuk Pada Bulan Oktober 2015 dengan akte Pendirian yang telah di sahkan oleh SK Kemenkumham dan sudah terdaftar pada lembaran negara
-

PKN mengedukasi Para hakim tentang UU 14 Tahun 2008 dengan meminta Informasi Publik di PTUN Jakarta dan Badan diklat kehakiman di cikopo megamendung bogor
Kepada Yth : PPID PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PTUN JAKARTA Di –Jakarta Dengan hormat, Atas dasar tersebut, Saya yang bertanda Tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat PATAR SIHOTANG,SH, MH Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara JI.Caman Raya No 7 Jati bening Bekasi . Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara — PKN.…
-

PKN meminta Informasi Publik di PT Transjakarta
Bahwa Keuangan yang di gunakan oleh PT Transjakarta adalah uang yang berasal dari uang rakyat atau pajak rakyat ,maka Rakyat berhak meminta LPJ Penggunaan Uang Rakyat tersebut hal itu di atur oleh UU No 14 Tahun 2008 dan Perki1 Tahun 2021 . ada oub dokumen Kontrak yang di mohonkan oleh PKN adal LPJ dan Dokumen…
-

Raksasa Pemakan Uang Rakyat
Derajat kemuliaan suara rakyat dijunjung tinggi ,karena Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara Demokrasi , termasuk negara Indonesia yang mengaku negara Demokrasi Kata Kunci Negara Demokrasi adalah Rakyat Pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi [ suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi, Vox Dei).]. hal itu juga sesuai dengan dasar Konstitusi Negara ini nyaitu Pasal…
-

suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi, Vox Dei).hanya sebuah jargon di negeri ku ini .
suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi, Vox Dei). Derajat kemuliaan suara rakyat dijunjung tinggi ,karena Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara Demokrasi , termasuk negara Indonesia yang mengaku negara Demokrasi Kata Kunci Negara Demokrasi adalah Rakyat Pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi . hal itu juga sesuai dengan dasar Konstitusi Negara ini nyaitu Pasal…
-

PKN melawan Kementerian Kemendikbud
PKN melawan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan .. Siaran lansung pkn melawan menteri pendidikan dan kebudayaan di kantor komisi informasi pusat di jl abdul muis jakarta… Pemantau keuangan negara pkn Dalam Amar Putusan PKN di menangkan ,,dan Perintahkan Termohon Kementerian pendidikan Memberikan Dokumen LPJ kementerian pendidikan kepada pemohon PKN.. WWW.PKNRI.COM Patar sihotang sh mh Ketua umum..…
-
Pemantau Keuangan Negara PKN meminta Dokumen Kontrak Pengadaan barang dan jasa di Mabes POlri
Pemantau Keuangan Negara PKN meminta informasi Publik Berupa Dokumen Kontrak Pengadaan barang dan jasa yang adi di mabes Polri sesuai amanat UU no 14 Tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2021 dan PP 43 Tahun 2018 ,Adapun Tujuan PKN meminta dokumen ini sebagai data awal dala melaksanakan Pengawasan Masyarakat atau control sosial . Adapun informasi…